Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pengelolaan investasi pemerintah hingga April 2021 telah mencapai Rp19,56 triliun atau 10,45 persen dari anggaran pengelolaan investasi pemerintah sebesar Rp187,18 triliun.
“Secara garis besar alokasi pengelolaan investasi pemerintah terdiri dari alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp184,46 triliun dan kewajiban pinjaman Rp2,71 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani merinci pencairan alokasi investasi pemerintah hingga April 2021 meliputi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah telah mencapai 100 persen dari anggaran alokasi tahun 2021 yakni Rp10 triliun.
Kemudian investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pendanaan pengadaan tanah program strategis nasional (PSN) sebesar Rp5,56 triliun atau 50 persen dari alokasi anggaran 2021.
Selanjutnya investasi pada BLU pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan sebesar Rp4 triliun atau 24,06 persen dari alokasi anggaran pengelolaan investasi 2021.
“Sebagian pencairan alokasi pengelolaan investasi pemerintah membutuhkan PP seperti PMN, pada BUMN/Lembaga ditetapkan dengan PP sehingga relatif membutuhkan waktu,” katanya.
Ia menambahkan, pembiayaan investasi yang dilakukan pemerintah turut mendukung agenda pemulihan ekonomi nasional seperti diberikan pada LMAN.
LMAN hingga 21 Mei 2021 telah melakukan pengadaan lahan untuk 94 PSN sebesar Rp76,96 triliun atas 116.758 lahan seluas 180.989.858 meter persegi dari dana pengadaan lahan PSN sejak 2016.
Sementara selama 2021 ini, LMAN telah melakukan pembayaran pengadaan lahan PSN sebesar Rp10,19 triliun di antaranya sebesar Rp8,14 triliun untuk sektor jalan tol dan Rp1,05 triliun untuk sektor bendungan.
Menurutnya, hal ini pasti memberikan dampak bagi perekonomian karena PSN bertujuan untuk mendorong perekonomian menjadi lebih produktif dengan kualitas infrastruktur yang masih perlu diperbaiki.
“Jalan tol yang sudah dinikmati masyarakat hingga 1.350 kilometer itu adalah hasil karya APBN kita. Dananya dari APBN langsung dari anda yang membayar pajak,” ujarnya.
Ia melanjutkan, untuk realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 2010 hingga 2021 tercatat sebesar Rp62,53 triliun dalam rangka membiayai 828.631 unit rumah subsidi.
“Sedangkan selama 2021 ini, penyaluran FLPP telah mencapai Rp6,93 triliun untuk pembangunan 63.776 unit rumah,” katanya.
Terakhir untuk PEN pinjaman daerah yang realisasi tahun lalu sebesar Rp19,13 triliun ini diperkirakan akan mencapai Rp9,6 triliun pada tahun ini dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pengelola.
“PT SMI membantu daerah yang akan melakukan proyek-proyek yang diperlukan bagi infrastruktur daerah,” tegasnya.
Baca juga: Kabupaten Bekasi tetap jadi primadona investor yang terbesar se-Jawa Barat
Baca juga: Pabrik baterai sel kendaraan listrik dibangun di Bekasi
Baca juga: Pemkot jadikan Cirebon daerah ramah untuk investasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Secara garis besar alokasi pengelolaan investasi pemerintah terdiri dari alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp184,46 triliun dan kewajiban pinjaman Rp2,71 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani merinci pencairan alokasi investasi pemerintah hingga April 2021 meliputi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah telah mencapai 100 persen dari anggaran alokasi tahun 2021 yakni Rp10 triliun.
Kemudian investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pendanaan pengadaan tanah program strategis nasional (PSN) sebesar Rp5,56 triliun atau 50 persen dari alokasi anggaran 2021.
Selanjutnya investasi pada BLU pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan sebesar Rp4 triliun atau 24,06 persen dari alokasi anggaran pengelolaan investasi 2021.
“Sebagian pencairan alokasi pengelolaan investasi pemerintah membutuhkan PP seperti PMN, pada BUMN/Lembaga ditetapkan dengan PP sehingga relatif membutuhkan waktu,” katanya.
Ia menambahkan, pembiayaan investasi yang dilakukan pemerintah turut mendukung agenda pemulihan ekonomi nasional seperti diberikan pada LMAN.
LMAN hingga 21 Mei 2021 telah melakukan pengadaan lahan untuk 94 PSN sebesar Rp76,96 triliun atas 116.758 lahan seluas 180.989.858 meter persegi dari dana pengadaan lahan PSN sejak 2016.
Sementara selama 2021 ini, LMAN telah melakukan pembayaran pengadaan lahan PSN sebesar Rp10,19 triliun di antaranya sebesar Rp8,14 triliun untuk sektor jalan tol dan Rp1,05 triliun untuk sektor bendungan.
Menurutnya, hal ini pasti memberikan dampak bagi perekonomian karena PSN bertujuan untuk mendorong perekonomian menjadi lebih produktif dengan kualitas infrastruktur yang masih perlu diperbaiki.
“Jalan tol yang sudah dinikmati masyarakat hingga 1.350 kilometer itu adalah hasil karya APBN kita. Dananya dari APBN langsung dari anda yang membayar pajak,” ujarnya.
Ia melanjutkan, untuk realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 2010 hingga 2021 tercatat sebesar Rp62,53 triliun dalam rangka membiayai 828.631 unit rumah subsidi.
“Sedangkan selama 2021 ini, penyaluran FLPP telah mencapai Rp6,93 triliun untuk pembangunan 63.776 unit rumah,” katanya.
Terakhir untuk PEN pinjaman daerah yang realisasi tahun lalu sebesar Rp19,13 triliun ini diperkirakan akan mencapai Rp9,6 triliun pada tahun ini dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pengelola.
“PT SMI membantu daerah yang akan melakukan proyek-proyek yang diperlukan bagi infrastruktur daerah,” tegasnya.
Baca juga: Kabupaten Bekasi tetap jadi primadona investor yang terbesar se-Jawa Barat
Baca juga: Pabrik baterai sel kendaraan listrik dibangun di Bekasi
Baca juga: Pemkot jadikan Cirebon daerah ramah untuk investasi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021