Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provisi untuk memperbaiki irigasi di wilayah Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Cimanuk- Cisanggarung di Cirebon untuk mengantisipasi terputusnya aliran irigasi ke 270 hektar sawah di sejumlah area di Kecamatan Cisarua.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memperbaiki daerah irigasi ini. Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala UPTD butuh dana sekitar Rp13 miliar, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi pada tahun 2022," kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana, di Bandung, Rabu.
Menurut Jajang, irigasi yang dibangun tahun 1972 ini perlu diperbaiki untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergerakan tanah, karena jika terjadi bencana alam terjadi bisa menyebabkan terputusan aliran irigasi.
Beberapa hari lalu, ia meninjau langsung Daerah Irigasi Sentig, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, yang merupakan salah satu wilayah yang teraliri oleh irigasi wilayah UPTD Cimanuk- Cisanggarung tersebut.
"Irigasi pertanian merupakan salah satu yang penting dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Jika lahan pertanian terairi dengan baik maka petani bisa menanam hingga tiga kali dalam satu tahun. Tapi kenyataannya pada saat ini sawah-sawah mereka tidak ditanami karena tidak terairi," katanya.
Untuk itu tambah Jajang yang merupaka anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Komisi VI DPRD mendorong Tim Aggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar dan Bappea Provinsi Jawa Barat agar alokasi anggaran untuk pembangunan infrasruktur pertanian lebih diutamakan.
"Mungkin ada ribuan masyarakat yang bergantung kepada irigasi ini, padahal hanya membutuhkan anggaran sebesar 13 miliar, tapi untuk wilayah Sentig Kanan ini lebih luas lagi bisa mengairi sekitar 800 hektare yang membutuhkan dana sebesar 86 miliar," kata dia.
"Mudah-mudahan Pemerintah Pusat juga bisa menurunkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Irigasi ini sehingga Irigasi ini bisa berfungsi kembali," ujarnya.
Dengan pembangunan irigasi ini diharapkan dapat menjadikan ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat dan ketahanan pangan nasional dapat terwujud.
Baca juga: Komisi V DPRD Jabar siap awasi dinas pendidikan terkait PPDB
Baca juga: DPRD Jabar ungkap lima persoalan pemprov pada Musrembang 2022
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memperbaiki daerah irigasi ini. Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala UPTD butuh dana sekitar Rp13 miliar, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi pada tahun 2022," kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana, di Bandung, Rabu.
Menurut Jajang, irigasi yang dibangun tahun 1972 ini perlu diperbaiki untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergerakan tanah, karena jika terjadi bencana alam terjadi bisa menyebabkan terputusan aliran irigasi.
Beberapa hari lalu, ia meninjau langsung Daerah Irigasi Sentig, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, yang merupakan salah satu wilayah yang teraliri oleh irigasi wilayah UPTD Cimanuk- Cisanggarung tersebut.
"Irigasi pertanian merupakan salah satu yang penting dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Jika lahan pertanian terairi dengan baik maka petani bisa menanam hingga tiga kali dalam satu tahun. Tapi kenyataannya pada saat ini sawah-sawah mereka tidak ditanami karena tidak terairi," katanya.
Untuk itu tambah Jajang yang merupaka anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Komisi VI DPRD mendorong Tim Aggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar dan Bappea Provinsi Jawa Barat agar alokasi anggaran untuk pembangunan infrasruktur pertanian lebih diutamakan.
"Mungkin ada ribuan masyarakat yang bergantung kepada irigasi ini, padahal hanya membutuhkan anggaran sebesar 13 miliar, tapi untuk wilayah Sentig Kanan ini lebih luas lagi bisa mengairi sekitar 800 hektare yang membutuhkan dana sebesar 86 miliar," kata dia.
"Mudah-mudahan Pemerintah Pusat juga bisa menurunkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Irigasi ini sehingga Irigasi ini bisa berfungsi kembali," ujarnya.
Dengan pembangunan irigasi ini diharapkan dapat menjadikan ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat dan ketahanan pangan nasional dapat terwujud.
Baca juga: Komisi V DPRD Jabar siap awasi dinas pendidikan terkait PPDB
Baca juga: DPRD Jabar ungkap lima persoalan pemprov pada Musrembang 2022
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021