Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap mendorong dan mengawasi dinas pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK/SLB secara online.
"Khususnya dalam hal ini membahas masalah masalah faktual bagaimana persiapan dan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, di Bandung, Rabu.
Komisi V DPRD Jawa Barat, kata dia, akan terus mengupayakan mendukung agar pelaksanaan PPDB yang tertib dan transparan, terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakaan di saat pandemi COVID-19.
"Kami akan terus kawal dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah," kata dia.
Beberapa waktu lalu, kata dia, Komisi V DPRD Jabar telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang.
Abdul Hadi mendorong, Pemprov Jabar agar lebih memperhatikan lagi keberadaan Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang pasalnya sampai detik ini KCd Wilayah VIII tersebut masih belum memiliki kantor yang definitf.
“Kami berharap di wilayah VIII ini zero case dan ditambah doa kami agar kantor ini disegerakan mempunyai kantor yang layak. Bisa jadi tempat yang representatif, karena ini masalah citra provinsi artinya pemrpov serius dalam mengurusi OPD nya," kata dia.
Baca juga: PPDB 2021 di Jabar bakal libatkan sekolah swasta
Baca juga: Keluhkan PPDB, puluhan orang tua siswa datangi kantor Disdik Kota Bandung
Baca juga: DPRD Jabar minta pemerintah benahi pelaksanaan PPDB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Khususnya dalam hal ini membahas masalah masalah faktual bagaimana persiapan dan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, di Bandung, Rabu.
Komisi V DPRD Jawa Barat, kata dia, akan terus mengupayakan mendukung agar pelaksanaan PPDB yang tertib dan transparan, terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakaan di saat pandemi COVID-19.
"Kami akan terus kawal dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah," kata dia.
Beberapa waktu lalu, kata dia, Komisi V DPRD Jabar telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang.
Abdul Hadi mendorong, Pemprov Jabar agar lebih memperhatikan lagi keberadaan Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang pasalnya sampai detik ini KCd Wilayah VIII tersebut masih belum memiliki kantor yang definitf.
“Kami berharap di wilayah VIII ini zero case dan ditambah doa kami agar kantor ini disegerakan mempunyai kantor yang layak. Bisa jadi tempat yang representatif, karena ini masalah citra provinsi artinya pemrpov serius dalam mengurusi OPD nya," kata dia.
Baca juga: PPDB 2021 di Jabar bakal libatkan sekolah swasta
Baca juga: Keluhkan PPDB, puluhan orang tua siswa datangi kantor Disdik Kota Bandung
Baca juga: DPRD Jabar minta pemerintah benahi pelaksanaan PPDB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021