Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jabar akan memprioritaskan vaksinasi COVID-19 untuk profesi yang rentan tertular virus corona salah satunya kalangan lanjut usia pada vaksinasi COVID-19 tahap dua.
"Vaksin tahap satu 82 persen sudah terselesaikan. Dosis kedua di 46 persen dan kita sedang persiapan penyuntikan masyarakat yang masuk kategori khusus, dari mulai PNS, tokoh masyarkat, TNI, Polri, para pedagang pasar, guru, lansia dan sebagainya," kata Kang Emil di Mapolda Jabar Kota Bandung, Senin.
Khusus untuk lansia, kata Kang Emil mendapatkan perhatian sehingga Pemprov Jabar akan melakukan vaksinasi COVID-19 di enam wilayah yang kasusnya tinggi yakni mayoritas di Bogor, Depok Bekasi dan Bandung Raya.
Kang Emil menyadari bahwa lansia memiliki keterbatasan fisik dan kelompok ini tidak dapat melakukan mekanisme yang berlaku, seperti mengantre di tempat layanan kesehatan.
Oleh karena itu, pihaknya sudah mengajukan izin kepada pemerintah pusat termasuk kepada Presiden Joko Widodo untuk menggunakan pola jemput bola menggunakan mobil.
Menurut dia layanan ini akan mendatangi kelompok lansia di daerah-daerah dan pihaknya memastikan semua lansia yang menjadi sasaran tetap harus memenuhi syarat kesehatan.
"Dan itulah kenapa kami diizinkan oleh presiden dan menteri dalam negeri untuk menggunakan inovasi mobil vaksin, jadi nanti jangan kaget kalau nanti ada mobil vaksinasi Jabar muter-muter di daerah yang sulit atau menjemput lansia yang mungkin secara fisik merepotkan untuk melakukan antrean dan prosedur ini," kata dia.
Provinsi Jabar sendiri menargetkan 36,2 juta dari total 50 juta penduduk untuk divaksin agar memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok.
Kang Emil berujar bahwa tantangan Jabar adalah infrastruktur atau titik pemberian vaksin. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa, Jabar hanya memiliki 1.094 puskesmas terlatih program vaksinasi.
"Saya sudah hitung ketidakcukupan infrastruktur yang menjadi ancaman. Oleh karena itu ada tiga (solusi) di Jabar yang saya usulkan, tapi belum dilaksanakan. Satu, disuntik di puskesmas itu sangat terbatas, maka saya usulkan, kalau vaksin tersedia, Jabar akan memaksimalkan gedung olah raga, gedung bulu tangkis,dan lain-lain untuk memaksimalkan vaksinasi massal, seperti di Sabuga (Kota Bandung)," kata Kang Emil.
"Kedua, untuk menjangkau desa-desa di daerah terpencil tapi tingkat kasusnya tinggi, saya sudah minta ke Pak Presiden untuk menggunakan mobil. Jadi nanti ada mobil vaksin yang keliling desa-desa untuk melakukan vaksinasi," tambahnya.
Ketiga, Kang Emil mengusulkan agar ada penyediaan vaksin mandiri secara berbayar alias tidak perlu menunggu panggilan jadwal pemberian vaksin gratis dari pemerintah pusat.
"Kalau herd immunity ini mau dicapai, semua metode manajemen penyuntikan vaksin harus secepatnya. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju. Yang penting adalah manajemen penyuntikan mandiri tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di puskesmas. Kalau mau mandiri, Anda harus bayar, karena Anda mengatur sendiri di tempat yang lebih nyaman sendiri. Tidak di puskesmas dan sebagainya," tutur Kang Emil.
Baca juga: Kota Bandung minta warga lansia segera isi formulir registrasi vaksinasi COVID-19
Baca juga: Ini tautan resmi untuk pendaftaran vaksinasi COVID-19 bagi lansia
Baca juga: Pemerintah vaksinasi COVID bagi 38 juta lansia dan pekerja publik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Vaksin tahap satu 82 persen sudah terselesaikan. Dosis kedua di 46 persen dan kita sedang persiapan penyuntikan masyarakat yang masuk kategori khusus, dari mulai PNS, tokoh masyarkat, TNI, Polri, para pedagang pasar, guru, lansia dan sebagainya," kata Kang Emil di Mapolda Jabar Kota Bandung, Senin.
Khusus untuk lansia, kata Kang Emil mendapatkan perhatian sehingga Pemprov Jabar akan melakukan vaksinasi COVID-19 di enam wilayah yang kasusnya tinggi yakni mayoritas di Bogor, Depok Bekasi dan Bandung Raya.
Kang Emil menyadari bahwa lansia memiliki keterbatasan fisik dan kelompok ini tidak dapat melakukan mekanisme yang berlaku, seperti mengantre di tempat layanan kesehatan.
Oleh karena itu, pihaknya sudah mengajukan izin kepada pemerintah pusat termasuk kepada Presiden Joko Widodo untuk menggunakan pola jemput bola menggunakan mobil.
Menurut dia layanan ini akan mendatangi kelompok lansia di daerah-daerah dan pihaknya memastikan semua lansia yang menjadi sasaran tetap harus memenuhi syarat kesehatan.
"Dan itulah kenapa kami diizinkan oleh presiden dan menteri dalam negeri untuk menggunakan inovasi mobil vaksin, jadi nanti jangan kaget kalau nanti ada mobil vaksinasi Jabar muter-muter di daerah yang sulit atau menjemput lansia yang mungkin secara fisik merepotkan untuk melakukan antrean dan prosedur ini," kata dia.
Provinsi Jabar sendiri menargetkan 36,2 juta dari total 50 juta penduduk untuk divaksin agar memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok.
Kang Emil berujar bahwa tantangan Jabar adalah infrastruktur atau titik pemberian vaksin. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa, Jabar hanya memiliki 1.094 puskesmas terlatih program vaksinasi.
"Saya sudah hitung ketidakcukupan infrastruktur yang menjadi ancaman. Oleh karena itu ada tiga (solusi) di Jabar yang saya usulkan, tapi belum dilaksanakan. Satu, disuntik di puskesmas itu sangat terbatas, maka saya usulkan, kalau vaksin tersedia, Jabar akan memaksimalkan gedung olah raga, gedung bulu tangkis,dan lain-lain untuk memaksimalkan vaksinasi massal, seperti di Sabuga (Kota Bandung)," kata Kang Emil.
"Kedua, untuk menjangkau desa-desa di daerah terpencil tapi tingkat kasusnya tinggi, saya sudah minta ke Pak Presiden untuk menggunakan mobil. Jadi nanti ada mobil vaksin yang keliling desa-desa untuk melakukan vaksinasi," tambahnya.
Ketiga, Kang Emil mengusulkan agar ada penyediaan vaksin mandiri secara berbayar alias tidak perlu menunggu panggilan jadwal pemberian vaksin gratis dari pemerintah pusat.
"Kalau herd immunity ini mau dicapai, semua metode manajemen penyuntikan vaksin harus secepatnya. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju. Yang penting adalah manajemen penyuntikan mandiri tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di puskesmas. Kalau mau mandiri, Anda harus bayar, karena Anda mengatur sendiri di tempat yang lebih nyaman sendiri. Tidak di puskesmas dan sebagainya," tutur Kang Emil.
Baca juga: Kota Bandung minta warga lansia segera isi formulir registrasi vaksinasi COVID-19
Baca juga: Ini tautan resmi untuk pendaftaran vaksinasi COVID-19 bagi lansia
Baca juga: Pemerintah vaksinasi COVID bagi 38 juta lansia dan pekerja publik
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021