Kepolisian Resor Sumedang mendalami temuan baru adanya dugaan kesalahan pembangunan drainase di komplek perumahan yang akhirnya terjadi bencana tanah longsor menewaskan 40 orang di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
"Kami mendalami proses perizinan drainase tersebut," kata Kepala Kepolisian Resor Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbyanto kepada wartawan di Sumedang, Selasa.
Ia mengungkapkan pihaknya mendapat keterangan dari ahli tentang adanya ketidaksesuaian pembangunan drainase dengan kondisi tanah di sekitar perumahan tersebut.
"Keterangan ahli sementara bahwa kondisi dari drainase itu tidak sesuai dengan kondisi geologis dari lokasi tersebut," katanya.
Ia menyampaikan jajarannya terus menindaklanjuti kasus penyebab terjadinya bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung pada Sabtu (9/1), dengan memintai keterangan dari pengembang perumahan.
Sementara, kata Kapolres, dari pihak pengembang sudah memberikan keterangan verifikasi dan menjelaskan bahwa Perumahan SBG yang berada di lokasi longsor itu sudah dibangun sejak 1995.
Sedangkan pembangunan baru yang menjadi material longsoran berdasarkan keterangan pengembang merupakan bangunan drainase yang dibangun 2019.
"Sementara ada pembangunan yang saat ini yang menjadi material longsor itu tahun 2019 yaitu berupa drainase," katanya.
Ia mengatakan pihak pengembang juga meminta waktu untuk memberikan keterangan lebih lengkap terkait dokumen perizinannya yang berencana akan disampaikan kembali ke Polres Sumedang.
Dia menambahkan, kepolisian terus mendalami kejadian bencana tanah longsor itu, jika hasil penyelidikan semuanya sudah lengkap maka statusnya bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.
"Baru nanti akan lakukan gelar perkara secara utuh untuk menentukan apakah statusnya dapat dinaikkan ke penyidikan," kata Kapolres.
Terkait pemeriksaan perumahan lain yang berada di lereng kawasan itu, kata Kapolres, kewenangannya oleh Pemkab Sumedang, sementara Polres Sumedang hanya fokus pada dua perumahan yang terdampak bencana longsor.
"Sekarang kami fokus pada dua perumahan itu yaitu Pondok Daud dan SBG," katanya.
Peristiwa bencana tanah longsor di pemukiman rumah penduduk itu menimbun rumah, kendaraan, dan juga puluhan orang, termasuk petugas yang sedang melakukan proses pendataan dan evakuasi warga yang terdampak.
Tim SAR yang terjun ke lapangan melakukan pencarian selama 10 hari dan berhasil menyelamatkan orang yang sempat tertimbun, serta menemukan 40 orang tertimbun tanah longsor dalam keadaan meninggal dunia.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung menutup pelaksanaan pencarian korban longsor pada Senin (18/1) malam, dan seluruh jajaran yang terlibat dalam pencarian yakni Polri, TNI, BPBD, PMI, instansi lain maupun sukarelawan kembali ke kesatuannya masing-masing.
Baca juga: Seluruh korban ditemukan, Tim SAR tutup pencarian longsor di Sumedang
Baca juga: Tim SAR masih cari empat orang yang diduga tertimbun longsor di Sumedang
Baca juga: Sudah 32 orang korban tertimbun longsor Cimanggung Sumedang ditemukan Tim SAR
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kami mendalami proses perizinan drainase tersebut," kata Kepala Kepolisian Resor Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbyanto kepada wartawan di Sumedang, Selasa.
Ia mengungkapkan pihaknya mendapat keterangan dari ahli tentang adanya ketidaksesuaian pembangunan drainase dengan kondisi tanah di sekitar perumahan tersebut.
"Keterangan ahli sementara bahwa kondisi dari drainase itu tidak sesuai dengan kondisi geologis dari lokasi tersebut," katanya.
Ia menyampaikan jajarannya terus menindaklanjuti kasus penyebab terjadinya bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung pada Sabtu (9/1), dengan memintai keterangan dari pengembang perumahan.
Sementara, kata Kapolres, dari pihak pengembang sudah memberikan keterangan verifikasi dan menjelaskan bahwa Perumahan SBG yang berada di lokasi longsor itu sudah dibangun sejak 1995.
Sedangkan pembangunan baru yang menjadi material longsoran berdasarkan keterangan pengembang merupakan bangunan drainase yang dibangun 2019.
"Sementara ada pembangunan yang saat ini yang menjadi material longsor itu tahun 2019 yaitu berupa drainase," katanya.
Ia mengatakan pihak pengembang juga meminta waktu untuk memberikan keterangan lebih lengkap terkait dokumen perizinannya yang berencana akan disampaikan kembali ke Polres Sumedang.
Dia menambahkan, kepolisian terus mendalami kejadian bencana tanah longsor itu, jika hasil penyelidikan semuanya sudah lengkap maka statusnya bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.
"Baru nanti akan lakukan gelar perkara secara utuh untuk menentukan apakah statusnya dapat dinaikkan ke penyidikan," kata Kapolres.
Terkait pemeriksaan perumahan lain yang berada di lereng kawasan itu, kata Kapolres, kewenangannya oleh Pemkab Sumedang, sementara Polres Sumedang hanya fokus pada dua perumahan yang terdampak bencana longsor.
"Sekarang kami fokus pada dua perumahan itu yaitu Pondok Daud dan SBG," katanya.
Peristiwa bencana tanah longsor di pemukiman rumah penduduk itu menimbun rumah, kendaraan, dan juga puluhan orang, termasuk petugas yang sedang melakukan proses pendataan dan evakuasi warga yang terdampak.
Tim SAR yang terjun ke lapangan melakukan pencarian selama 10 hari dan berhasil menyelamatkan orang yang sempat tertimbun, serta menemukan 40 orang tertimbun tanah longsor dalam keadaan meninggal dunia.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung menutup pelaksanaan pencarian korban longsor pada Senin (18/1) malam, dan seluruh jajaran yang terlibat dalam pencarian yakni Polri, TNI, BPBD, PMI, instansi lain maupun sukarelawan kembali ke kesatuannya masing-masing.
Baca juga: Seluruh korban ditemukan, Tim SAR tutup pencarian longsor di Sumedang
Baca juga: Tim SAR masih cari empat orang yang diduga tertimbun longsor di Sumedang
Baca juga: Sudah 32 orang korban tertimbun longsor Cimanggung Sumedang ditemukan Tim SAR
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021