Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap agar 70 persen masyarakat di Indonesia mau mengikuti vaksinasi COVID-19 agar tercipta kekebalan komunitas (herd immunity).
"Jadi seluruh 70 persen dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai. Partisipasi dari teman-teman, dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program ini," kata Budi Gunadi di kompleks Istana Negara Jakarta, Rabu.
Presiden Joko Widodo rencananya pada hari ini menjadi orang yang pertama melakukan vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin Sinovac.
"Atas izin Bapak Presiden kita memulai program vaksinasi nasional. Pesan saya hanya satu kepada rakyat Indonesia bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita tapi yang lebih penting vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga, tetangga kita, melindungi rakyat indonesia dan peradaban umat manusia di dunia," tambah Budi.
Menurut Budi, keberhasilan program vaksinasi membutukan partisipasi setidaknya 70 persen dari masyarakat.
Sedangkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih yang rencananya juga ikut dalam vaksinasi tersebut meminta agar tenaga kesehatan juga ikut divaksin.
"Khusus kepada para tenaga kesehatan dan dokter kalau kekebalan tubuh kita terbentuk maka kita juga dapat mengurangi angka gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang saat ini sudah 500 orang lebih. Kita lakukan vaksinasi ini agar persoalan COVID-19 bisa diselesaikan," kata Faqih.
Ikut hadir juga dalam melakukan vaksinasi tersebut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 Amirsyah Tambunan, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis
"Saya adalah orang yang pertama di Polri melakukan vaksin, ini pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua harus melaksanakan vaksinasi agar secepatnya keluar dari pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara," kata Idham.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diketahui telah memberikan izin penggunaan darurat atau "Emergency Use Authorization" (EUA) untuk vaksin COVID-19 produksi Sinovac pada Senin (11/1).
EUA diberikan setelah BPOM mendapatkan data dari uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung, Turki, dan Brazil.
BPOM menyebut data efikasi virus Sinovac berdasarkan uji klinis tahap ketiga di Bandung adalah sebesar 65,3 persen atau telah memenuhi ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 50 persen. Sebelumnya hasil uji klinis tahap ketiga di Turki menunjukkan efikasi sebesar 91,25 persen dan di Brazil sebesar 78 persen.
Pada aspek keamanan pun dipastikan vaksin Sinovac tidak memiliki efek samping berat namun hanya ringan hingga sedang yaitu nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, kelelahan dan demam.
Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (8/1) memastikan vaksin COVID-19 produksi Sinovac suci dan halal.
Keputusan itu dihasilkan setelah diskusi panjang rapat komisi fatwa pasca mempelajari data vaksin Sinovac terkait penggunaan bahan-bahan yang sifatnya tidak halal.
Baca juga: Seluruh prajurit TNI ikuti dan sukseskan vaksinasi COVID-19
Baca juga: BPJPH: Penerbitan sertifikat halal untuk vaksin Sinovac sesuai prosedur
Baca juga: Presiden Joko Widodo jalani vaksinasi COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Jadi seluruh 70 persen dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai. Partisipasi dari teman-teman, dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program ini," kata Budi Gunadi di kompleks Istana Negara Jakarta, Rabu.
Presiden Joko Widodo rencananya pada hari ini menjadi orang yang pertama melakukan vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin Sinovac.
"Atas izin Bapak Presiden kita memulai program vaksinasi nasional. Pesan saya hanya satu kepada rakyat Indonesia bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita tapi yang lebih penting vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga, tetangga kita, melindungi rakyat indonesia dan peradaban umat manusia di dunia," tambah Budi.
Menurut Budi, keberhasilan program vaksinasi membutukan partisipasi setidaknya 70 persen dari masyarakat.
Sedangkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih yang rencananya juga ikut dalam vaksinasi tersebut meminta agar tenaga kesehatan juga ikut divaksin.
"Khusus kepada para tenaga kesehatan dan dokter kalau kekebalan tubuh kita terbentuk maka kita juga dapat mengurangi angka gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang saat ini sudah 500 orang lebih. Kita lakukan vaksinasi ini agar persoalan COVID-19 bisa diselesaikan," kata Faqih.
Ikut hadir juga dalam melakukan vaksinasi tersebut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 Amirsyah Tambunan, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis
"Saya adalah orang yang pertama di Polri melakukan vaksin, ini pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua harus melaksanakan vaksinasi agar secepatnya keluar dari pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara," kata Idham.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diketahui telah memberikan izin penggunaan darurat atau "Emergency Use Authorization" (EUA) untuk vaksin COVID-19 produksi Sinovac pada Senin (11/1).
EUA diberikan setelah BPOM mendapatkan data dari uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung, Turki, dan Brazil.
BPOM menyebut data efikasi virus Sinovac berdasarkan uji klinis tahap ketiga di Bandung adalah sebesar 65,3 persen atau telah memenuhi ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 50 persen. Sebelumnya hasil uji klinis tahap ketiga di Turki menunjukkan efikasi sebesar 91,25 persen dan di Brazil sebesar 78 persen.
Pada aspek keamanan pun dipastikan vaksin Sinovac tidak memiliki efek samping berat namun hanya ringan hingga sedang yaitu nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, kelelahan dan demam.
Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (8/1) memastikan vaksin COVID-19 produksi Sinovac suci dan halal.
Keputusan itu dihasilkan setelah diskusi panjang rapat komisi fatwa pasca mempelajari data vaksin Sinovac terkait penggunaan bahan-bahan yang sifatnya tidak halal.
Baca juga: Seluruh prajurit TNI ikuti dan sukseskan vaksinasi COVID-19
Baca juga: BPJPH: Penerbitan sertifikat halal untuk vaksin Sinovac sesuai prosedur
Baca juga: Presiden Joko Widodo jalani vaksinasi COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021