Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, merealisasikan bantuan perbaikan 5.937 unit rumah atau melebihi target pemerintah sebanyak tiga ribu unit rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2020.
"Alhamdulillah pada tahun 2020 ini kita bisa menyelesaikan lebih dari target, ada sekitar 5.937 unit, atau hampir 200 persen dari target," kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Garut Eded Komara di Garut, Kamis.
Ia menuturkan Disperkim Kabupaten Garut terus berupaya merealisasikan program bantuan untuk rumah tidak layak huni (rutilahu) meskipun di tengah pandemi COVID-19.
Upaya yang dilakukan Disperkim, kata dia, berhasil merealisasikan program bantuan rutilahu sebanyak 5.973 unit dari target setiap tahun untuk memperbaiki rumah sebanyak tiga ribu unit tersebar di seluruh kecamatan.
Ia mengungkapkan bantuan rutilahu itu terealisasi dari berbagai sumber anggaran yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah provinsi, Kabupaten Garut, maupun dari bantuan keuangan bupati.
"Itu (realisasi bantuan rutilahu) dari BSPS maupun dari bantuan provinsi, dari APBD tingkat II, serta dari bantuan keuangan bupati," katanya.
Ia menyampaikan Pemkab Garut menargetkan bisa menyelesaikan perbaikan untuk 15 ribu unit rutilahu selama lima tahun sesuai program yang dicanangkan Bupati Garut Rudy Gunawan.
Setiap tahunnya, kata dia, Disperkim Garut dibebankan untuk bisa menyelesaikan minimal tiga ribu unit rutilahu.
"Kita ini Disperkim dibebani target untuk menuntaskan rutilahu sebanyak 15 ribu unit selama lima tahun, di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ini, jadi setiap tahunnya kita itu targetnya sekitar tiga ribu unit," katanya.
Ia menambahkan target program lima tahun itu masih dinilai kurang untuk memperbaiki rutilahu yang saat ini tercatat sebanyak 36 ribuan unit yang membutuhkan perhatian perbaikan dari pemerintah.
Ia berharap upaya penyelesaian rutilahu di Garut mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi dengan memperbanyak jumlah bantuan perbaikan rutilahu ke Garut.
"Kondisinya sekarang ini masih 36 ribu, apabila misalnya dana dari APBN atau di provinsi lebih besar, mudah-mudahan jumlah rutilahu yang ada di Garut ini semakin kecil," katanya.
Baca juga: Garut alokasikan anggaran perbaikan rumah veteran
Baca juga: Pemkab Garut prioritaskan perbaikan rumah penderita stunting
Baca juga: Kodim Garut canangkan program bantu perbaikan rumah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Alhamdulillah pada tahun 2020 ini kita bisa menyelesaikan lebih dari target, ada sekitar 5.937 unit, atau hampir 200 persen dari target," kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Garut Eded Komara di Garut, Kamis.
Ia menuturkan Disperkim Kabupaten Garut terus berupaya merealisasikan program bantuan untuk rumah tidak layak huni (rutilahu) meskipun di tengah pandemi COVID-19.
Upaya yang dilakukan Disperkim, kata dia, berhasil merealisasikan program bantuan rutilahu sebanyak 5.973 unit dari target setiap tahun untuk memperbaiki rumah sebanyak tiga ribu unit tersebar di seluruh kecamatan.
Ia mengungkapkan bantuan rutilahu itu terealisasi dari berbagai sumber anggaran yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah provinsi, Kabupaten Garut, maupun dari bantuan keuangan bupati.
"Itu (realisasi bantuan rutilahu) dari BSPS maupun dari bantuan provinsi, dari APBD tingkat II, serta dari bantuan keuangan bupati," katanya.
Ia menyampaikan Pemkab Garut menargetkan bisa menyelesaikan perbaikan untuk 15 ribu unit rutilahu selama lima tahun sesuai program yang dicanangkan Bupati Garut Rudy Gunawan.
Setiap tahunnya, kata dia, Disperkim Garut dibebankan untuk bisa menyelesaikan minimal tiga ribu unit rutilahu.
"Kita ini Disperkim dibebani target untuk menuntaskan rutilahu sebanyak 15 ribu unit selama lima tahun, di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ini, jadi setiap tahunnya kita itu targetnya sekitar tiga ribu unit," katanya.
Ia menambahkan target program lima tahun itu masih dinilai kurang untuk memperbaiki rutilahu yang saat ini tercatat sebanyak 36 ribuan unit yang membutuhkan perhatian perbaikan dari pemerintah.
Ia berharap upaya penyelesaian rutilahu di Garut mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi dengan memperbanyak jumlah bantuan perbaikan rutilahu ke Garut.
"Kondisinya sekarang ini masih 36 ribu, apabila misalnya dana dari APBN atau di provinsi lebih besar, mudah-mudahan jumlah rutilahu yang ada di Garut ini semakin kecil," katanya.
Baca juga: Garut alokasikan anggaran perbaikan rumah veteran
Baca juga: Pemkab Garut prioritaskan perbaikan rumah penderita stunting
Baca juga: Kodim Garut canangkan program bantu perbaikan rumah
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020