Garut, 30/12 (ANTARA) - Gabungan lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Koalisi Garut Bersih (KGB) mendesak DPRD Garut segera membentuk panitia khusus hak angket untuk menyelesaikan permasalahan hasil seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Juru bicara KGB Sam Yosef, di Garut, Rabu, mengatakan, mereka mendesak pembentukan panitia khusus karena hasil tes CPNS Garut 2009 diduga kuat tidak murni dan menimbulkan banyak pertanyaan.
Gabungan LSM itu terdiri atas kelompok mahasiswa, masyarakat desa, hingga kelompok pemuda.
Ketika bertemu dengan dengan Komisi A DPRD Garut, Selasa, mereka diterima Sekretaris Komisi A Jajang Ismail, dan anggota dewan Tutun Fajar Iswanti dan Yayat Hidayat.
Kejanggalan itu, kata Sam, antara lain dari angka hasil tes, yang tidak mencerminkan bahwa soal ujian dalam bentuk pilihan berganda. Menurut mereka, soal pilihan berganda akan menghasilkan nilai dengan angka bulat, sedangkan nilai yang diumumkan sebagai hasil ujian memperlihatkan angka yang disertai dua angka di belakang koma.
Kelompok itu juga menyatakan, mereka menemukan indikasi terjadinya suap yang bisa dibuktikan dengan rekaman percakapan antara salah satu pihak yang bernegosiasi dengan panitia pelaksana tes.
"Seluruh rekaman itu akan diperdengarkan kepada publik setelah pansus hak angket DPRD terbentuk," kata Sam Yosef menambahkan.
Menurut Sam, dalam pertemuan dengan Komisi A terjadi kesepakatan bahwa dewan daerah itu akan secepatnya membentuk Pansus tersebut.
(John Hidayat)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009
Juru bicara KGB Sam Yosef, di Garut, Rabu, mengatakan, mereka mendesak pembentukan panitia khusus karena hasil tes CPNS Garut 2009 diduga kuat tidak murni dan menimbulkan banyak pertanyaan.
Gabungan LSM itu terdiri atas kelompok mahasiswa, masyarakat desa, hingga kelompok pemuda.
Ketika bertemu dengan dengan Komisi A DPRD Garut, Selasa, mereka diterima Sekretaris Komisi A Jajang Ismail, dan anggota dewan Tutun Fajar Iswanti dan Yayat Hidayat.
Kejanggalan itu, kata Sam, antara lain dari angka hasil tes, yang tidak mencerminkan bahwa soal ujian dalam bentuk pilihan berganda. Menurut mereka, soal pilihan berganda akan menghasilkan nilai dengan angka bulat, sedangkan nilai yang diumumkan sebagai hasil ujian memperlihatkan angka yang disertai dua angka di belakang koma.
Kelompok itu juga menyatakan, mereka menemukan indikasi terjadinya suap yang bisa dibuktikan dengan rekaman percakapan antara salah satu pihak yang bernegosiasi dengan panitia pelaksana tes.
"Seluruh rekaman itu akan diperdengarkan kepada publik setelah pansus hak angket DPRD terbentuk," kata Sam Yosef menambahkan.
Menurut Sam, dalam pertemuan dengan Komisi A terjadi kesepakatan bahwa dewan daerah itu akan secepatnya membentuk Pansus tersebut.
(John Hidayat)
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009