Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera merealisasikan seluruh dana hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
"Karena sangat esensi dalam mendukung kerja KPU, Bawaslu dan keamanan," kata Tito dalam kunjungan kerjanya di Palu, Jumat.
Kunjungan kerja maraton Mendagri dari daerah ke daerah tersebut dilakukan untuk mengecek kesiapan Pilkada Serentak 2020 dan penanganan wabah COVID-19.
Di Sulteng, Mendagri tiba bersama rombongan di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Jumat pagi, langsung menuju ke kantor gubernur berkoordinasi dengan pemerintah daerah, penyelenggara pilkada, dan gugus tugas COVID-19 provinsi setempat.
Usai pertemuan Mendagri melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Mujahidin Kantor Gubernur, selanjutnya Mendagri bersama rombongan langsung bertolak ke Kalimantan Barat guna melakukan hal yang sama.
Pada pertemuan itu Mendagri Tito meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri bagi Pemkot Palu yang dijadikan percontohan serta penyerahan simbolis masker dan buku manajemen penanganan COVID-19 kepada gubernur dan bupati/walikota se Sulteng.
Pada pertemuan tersebut, Tito mengapresiasi sejumlah daerah di Sulawesi Tengah karena sudah merealisasikan anggaran 90 persen ke penyelanggara pilkada yang jumlahnya telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Di Sulteng terdapat tiga daerah yang realisasi anggarannya telah mencapai 90 persen yakni Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi.
Tito mengatakan kekurangan dari anggaran tersebut khususnya terkait dengan biaya yang timbul akibat COVID-19, akan dibiayai melalui APBN.
"DPR dan Kemenkeu telah menyetujui tambahan anggaran lebih dari Rp4,77 triliun untuk membiayai pengadaan alat proteksi diri dan penambahan TPS," katanya.
Tambahan tersebut kata Tito, sudah dikucurkan sekali dari tiga tahap yang dijadwalkan.
Setelah pengucuran tahap pertama, Mendagri telah menginstruksikan jajarannya segera menyiapkan peraturan bersama terkait prosedur pengadaan logistik oleh penyelenggara pilkada dapat dilakukan langsung tanpa lelang karena adanya pertimbangan khusus.
Terkait wabah corona yang belum berakhir, Mendagri mengatakan masyarakat harus membiasakan diri pada empat hal krusial yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
Bahkan lanjutnya memakai masker dan membawa hand sanitizer saat bepergian menjadi gaya hidup baru supaya tetap aman dan produktif.
“Ada sesuatu yang hilang kalau (masker dan hand sanitizer) tidak dibawa itulah esensi kehidupan baru,” kata Tito.
Baca juga: Mendagri sarankan jangan pilih calon kepala daerah tak patuh protokol COVID-19
Baca juga: Mendagri dorong kepala daerah secepatnya cairkan anggaran pilkada
Baca juga: Mendagri meminta pemda segera cairkan anggaran pilkada
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Karena sangat esensi dalam mendukung kerja KPU, Bawaslu dan keamanan," kata Tito dalam kunjungan kerjanya di Palu, Jumat.
Kunjungan kerja maraton Mendagri dari daerah ke daerah tersebut dilakukan untuk mengecek kesiapan Pilkada Serentak 2020 dan penanganan wabah COVID-19.
Di Sulteng, Mendagri tiba bersama rombongan di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Jumat pagi, langsung menuju ke kantor gubernur berkoordinasi dengan pemerintah daerah, penyelenggara pilkada, dan gugus tugas COVID-19 provinsi setempat.
Usai pertemuan Mendagri melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Mujahidin Kantor Gubernur, selanjutnya Mendagri bersama rombongan langsung bertolak ke Kalimantan Barat guna melakukan hal yang sama.
Pada pertemuan itu Mendagri Tito meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri bagi Pemkot Palu yang dijadikan percontohan serta penyerahan simbolis masker dan buku manajemen penanganan COVID-19 kepada gubernur dan bupati/walikota se Sulteng.
Pada pertemuan tersebut, Tito mengapresiasi sejumlah daerah di Sulawesi Tengah karena sudah merealisasikan anggaran 90 persen ke penyelanggara pilkada yang jumlahnya telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Di Sulteng terdapat tiga daerah yang realisasi anggarannya telah mencapai 90 persen yakni Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi.
Tito mengatakan kekurangan dari anggaran tersebut khususnya terkait dengan biaya yang timbul akibat COVID-19, akan dibiayai melalui APBN.
"DPR dan Kemenkeu telah menyetujui tambahan anggaran lebih dari Rp4,77 triliun untuk membiayai pengadaan alat proteksi diri dan penambahan TPS," katanya.
Tambahan tersebut kata Tito, sudah dikucurkan sekali dari tiga tahap yang dijadwalkan.
Setelah pengucuran tahap pertama, Mendagri telah menginstruksikan jajarannya segera menyiapkan peraturan bersama terkait prosedur pengadaan logistik oleh penyelenggara pilkada dapat dilakukan langsung tanpa lelang karena adanya pertimbangan khusus.
Terkait wabah corona yang belum berakhir, Mendagri mengatakan masyarakat harus membiasakan diri pada empat hal krusial yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
Bahkan lanjutnya memakai masker dan membawa hand sanitizer saat bepergian menjadi gaya hidup baru supaya tetap aman dan produktif.
“Ada sesuatu yang hilang kalau (masker dan hand sanitizer) tidak dibawa itulah esensi kehidupan baru,” kata Tito.
Baca juga: Mendagri sarankan jangan pilih calon kepala daerah tak patuh protokol COVID-19
Baca juga: Mendagri dorong kepala daerah secepatnya cairkan anggaran pilkada
Baca juga: Mendagri meminta pemda segera cairkan anggaran pilkada
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020