Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah yang daerahnya akan menggelar pemilihan kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran pemilihan, baik untuk KPUD, Bawaslu daerah dan untuk pengamanan, pasalnya masih ada beberapa daerah yang belum secara penuh mencairkan anggaran.
"Kita ingin agar KPU, Bawaslu dan aparat keamanan, ini tiga komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi bisa betul-betul gerakannya maksimal di mana untuk bisa bergerak maksimal tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran dan biaya, oleh karena itu, anggaran biaya ini harus segera dipenuhi terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah, NPHDnya segera dicairkan," katanya dalam acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2020 Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, Jumat.
Menurut Tito, Kemendagri menekankan paling lambat pekan depan, anggaran pilkada yang telah tertuang dalam NPHD harus dicairkan 100 persen, untuk Papua sendiri, pencairan anggaran yang sudah cukup lumayan baik hanya satu daerah saja, yakni di Kabupaten Merauke.
"Di sini yang tinggi 90 persen ke atas atau 90 persen untuk KPU maupun Bawaslu serta pengamanan, hanya satu yaitu Kabupaten Merauke, artinya KPU dan Bawaslunya tidak ada alasan tidak bisa kerja," ujarnya.
Dia menjelaskan sementara daerah lain, seperti Yahukimo, pencairan anggarannya belum optimal, misalnya untuk Bawaslu setempat baru dicairkan 45 persen, sedangkan untuk pengamanan, nol persen, kemudian yang lumayan tinggi adalah Supiori dan Boven Digoel, namun daerah lain seperti Keerom dan Waropen, masih agak memprihatinkan.
"Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin, yang memang perlu menjadi perhatian adalah yang di Keerom, karena kalau dibayarkan semua dia akan minus Rp1,4 miliar di mana ini mungkin dilakukan secara bertahap untuk Keerom, bersyukur jika ke depan dari pemprov membantu Rp1,2 miliar," katanya lagi.
Dia menambahkan kemudian ini juga agak rawan, yakni Kabupaten Yahukimo, jika dibayarkan saldonya ada Rp50 miliar dan masih kekurangan Rp22 miliar lebih, jika dipaksa gajinya tidak bisa dibayar maka dilakukan bertahap.
"Saya juga nanti sampaikan kepada Dirjen Bina Keuda, khusus untuk Yahukimo ini kalau bisa didorong tambahan dari pusat yakni APBN untuk itu anggaran-anggaran ini segera cairkan, kecuali Keerom dan Yahukimo, yang lainnya segera dicairkan kepada KPU dan Bawaslu supaya betul-betul bisa jalan," ujarnya lagi.
Baca juga: Ribuan anggota panitia ad hoc pilkada tes cepat di Sukabumi
Baca juga: KPU Karawang terapkan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada
Baca juga: KPU Kabupaten Bandung ajukan anggaran Rp14 miliar untuk APD Pilkada
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kita ingin agar KPU, Bawaslu dan aparat keamanan, ini tiga komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi bisa betul-betul gerakannya maksimal di mana untuk bisa bergerak maksimal tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran dan biaya, oleh karena itu, anggaran biaya ini harus segera dipenuhi terutama yang menjadi kewajiban kepala daerah, NPHDnya segera dicairkan," katanya dalam acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2020 Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, Jumat.
Menurut Tito, Kemendagri menekankan paling lambat pekan depan, anggaran pilkada yang telah tertuang dalam NPHD harus dicairkan 100 persen, untuk Papua sendiri, pencairan anggaran yang sudah cukup lumayan baik hanya satu daerah saja, yakni di Kabupaten Merauke.
"Di sini yang tinggi 90 persen ke atas atau 90 persen untuk KPU maupun Bawaslu serta pengamanan, hanya satu yaitu Kabupaten Merauke, artinya KPU dan Bawaslunya tidak ada alasan tidak bisa kerja," ujarnya.
Dia menjelaskan sementara daerah lain, seperti Yahukimo, pencairan anggarannya belum optimal, misalnya untuk Bawaslu setempat baru dicairkan 45 persen, sedangkan untuk pengamanan, nol persen, kemudian yang lumayan tinggi adalah Supiori dan Boven Digoel, namun daerah lain seperti Keerom dan Waropen, masih agak memprihatinkan.
"Saya minta semua untuk betul-betul segera dipenuhi secepat mungkin, yang memang perlu menjadi perhatian adalah yang di Keerom, karena kalau dibayarkan semua dia akan minus Rp1,4 miliar di mana ini mungkin dilakukan secara bertahap untuk Keerom, bersyukur jika ke depan dari pemprov membantu Rp1,2 miliar," katanya lagi.
Dia menambahkan kemudian ini juga agak rawan, yakni Kabupaten Yahukimo, jika dibayarkan saldonya ada Rp50 miliar dan masih kekurangan Rp22 miliar lebih, jika dipaksa gajinya tidak bisa dibayar maka dilakukan bertahap.
"Saya juga nanti sampaikan kepada Dirjen Bina Keuda, khusus untuk Yahukimo ini kalau bisa didorong tambahan dari pusat yakni APBN untuk itu anggaran-anggaran ini segera cairkan, kecuali Keerom dan Yahukimo, yang lainnya segera dicairkan kepada KPU dan Bawaslu supaya betul-betul bisa jalan," ujarnya lagi.
Baca juga: Ribuan anggota panitia ad hoc pilkada tes cepat di Sukabumi
Baca juga: KPU Karawang terapkan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada
Baca juga: KPU Kabupaten Bandung ajukan anggaran Rp14 miliar untuk APD Pilkada
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020