Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengaku tidak ada kendala saat menjalankan tugas seorang diri tanpa didampingi figur wakil bupati.
"Baik-baik saja. Selama ini tidak ada kendala apa-apa dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi," katanya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.
Dia menggarisbawahi jika persoalan wakil bupati merupakan domain partai politik khususnya partai pengusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 silam.
"Kalau secara mekanisme harusnya ada wakil. Tapi ketika urusan wakil bupati mekanismenya itu menjadi domain partai pengusung. Kalau memang partai pengusung sudah sepakat kita akan mengikuti. Yang jelas sampai saat ini tidak ada kendala dalam memimpin Kabupaten Bekasi," ungkapnya.
Menurut dia, polemik yang saat ini terjadi di tubuh Partai Golkar Kabupaten Bekasi terkait munculnya dua nama calon wakil bupati disebabkan adanya persoalan di internal partai berlambang pohon beringin itu.
"Kalau itu sih urusan internal partai. Biasa saja karena itu dinamika politik," kata Eka yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi.
Sebagai Bupati Bekasi dirinya menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan wakil bupati kepada panitia pemilihan (panlih) DPRD Kabupaten Bekasi.
"Kita ikuti saja perkembangannya di panlih dewan karena merekalah yang menentukan mekanisme pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Saat ini dirinya lebih memilih untuk fokus menjalankan roda pemerintahan daripada memikirkan pendamping sosok bupati seperti merencanakan pemerataan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.
"Memikirkan aspirasi rakyat jauh lebih utama karena dengan perencanaan pembangunan yang optimal akan menghasilkan pembangunan yang optimal pula dan itu yang bisa dirasakan dan dinikmati manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," kata dia.
Eka mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan pembangunan di wilayahnya dengan tetap menjaga kualitas pembangunan khususnya infrastruktur fisik.
"Tahun ini kita lakukan percepatan pembangunan dengan mempercepat proses lelang pengadaan sehingga pembangunan bisa segera terealisasi dan kualitasnya juga jauh lebih baik. Dengan percepatan ini saya berharap akan berdampak pada peningkatan SDM masyarakat kita agar memiliki daya saing, kompetensi, dan kualitas yang lebih mumpuni," kata Eka.
Diketahui jabatan Wakil Bupati Bekasi mengalami kekosongan setelah ditinggalkan Eka yang naik jabatan menjadi Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang tersangkut persoalan hukum.
Baca juga: DPRD minta pemkab Bekasi optimalkan anggaran pendidikan
Baca juga: Bupati: Terminal barang multimoda segera dibangun di Bekasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Baik-baik saja. Selama ini tidak ada kendala apa-apa dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi," katanya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.
Dia menggarisbawahi jika persoalan wakil bupati merupakan domain partai politik khususnya partai pengusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 silam.
"Kalau secara mekanisme harusnya ada wakil. Tapi ketika urusan wakil bupati mekanismenya itu menjadi domain partai pengusung. Kalau memang partai pengusung sudah sepakat kita akan mengikuti. Yang jelas sampai saat ini tidak ada kendala dalam memimpin Kabupaten Bekasi," ungkapnya.
Menurut dia, polemik yang saat ini terjadi di tubuh Partai Golkar Kabupaten Bekasi terkait munculnya dua nama calon wakil bupati disebabkan adanya persoalan di internal partai berlambang pohon beringin itu.
"Kalau itu sih urusan internal partai. Biasa saja karena itu dinamika politik," kata Eka yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi.
Sebagai Bupati Bekasi dirinya menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan wakil bupati kepada panitia pemilihan (panlih) DPRD Kabupaten Bekasi.
"Kita ikuti saja perkembangannya di panlih dewan karena merekalah yang menentukan mekanisme pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Saat ini dirinya lebih memilih untuk fokus menjalankan roda pemerintahan daripada memikirkan pendamping sosok bupati seperti merencanakan pemerataan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.
"Memikirkan aspirasi rakyat jauh lebih utama karena dengan perencanaan pembangunan yang optimal akan menghasilkan pembangunan yang optimal pula dan itu yang bisa dirasakan dan dinikmati manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," kata dia.
Eka mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan pembangunan di wilayahnya dengan tetap menjaga kualitas pembangunan khususnya infrastruktur fisik.
"Tahun ini kita lakukan percepatan pembangunan dengan mempercepat proses lelang pengadaan sehingga pembangunan bisa segera terealisasi dan kualitasnya juga jauh lebih baik. Dengan percepatan ini saya berharap akan berdampak pada peningkatan SDM masyarakat kita agar memiliki daya saing, kompetensi, dan kualitas yang lebih mumpuni," kata Eka.
Diketahui jabatan Wakil Bupati Bekasi mengalami kekosongan setelah ditinggalkan Eka yang naik jabatan menjadi Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang tersangkut persoalan hukum.
Baca juga: DPRD minta pemkab Bekasi optimalkan anggaran pendidikan
Baca juga: Bupati: Terminal barang multimoda segera dibangun di Bekasi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020