DPRD Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah mendaftarkan seluruh guru honorer menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan ketika sakit.
"Kami akan mencoba berbicara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan rekan dewan lain untuk memperhatikan fasilitas jaminan kesehatan guru honorer," kata Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadan Wandiansyah, usai menjenguk seorang guru honorer yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Garut di Garut, Selasa.
Ia menuturkan dorongan kepada pemerintah itu karena adanya laporan seorang guru honorer yang menderita stroke tapi kesulitan biaya pengobatan karena tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Informasi itu membuat Dadan bersama Ketua Komisi 1 DPRD Garut Subhan Fahmi mengecek kondisi guru honorer tersebut yang terbaring sakit di RSUD Garut.
Menurut dia, jaminan fasilitas pelayanan kesehatan bagi guru honorer merupakan hal yang penting, sehingga harus diperhatikan pemerintah daerah dengan menanggung biaya kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Kami berupaya agar bisa memperhatikan sisi kesejahteraan guru honorer dan fasilitas jaminan kesehatan karena yang namanya sakit kan sudah jadi kepastian tinggal menunggu giliran," katanya.
Ia menuturkan guru honorer yang menderita sakit itu, yakni Musliati (39), tenaga pengajar di SD Negeri Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng yang sudah mengabdikan dirinya sebagai guru sejak 19 tahun lalu.
Selama mengabdi sebagai guru, kata dia, Musliati tidak mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan dari pemerintah, padahal tugasnya mulia sebagai orang yang mencerdaskan anak bangsa di pelosok Garut.
"Kami prihatin dengan apa yang menimpa Ibu Musliati, beliau adalah pahlawan bagi dunia pendidikan yang sudah mengabdi selama 19 tahun," katanya.
Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap guru honorer masih minim, salah satunya jaminan pelayanan kesehatan, berbeda dengan perangkat desa sudah memiliki jaminan kesehatan.
"Masih kalah oleh perangkat desa misalnya yang sudah ada jaminan kesehatan," katanya.
Musliati menderita stroke dan selanjutnya dibawa ke RSUD Garut menggunakan pelayanan jalur umum agar bisa mendapatkan perawatan medis.
Musliati mendapatkan bantuan dari kepeduliaan sesama seprofesinya dan juga ada perhatian pribadi dari pejabat Dinas Pendidikan Garut.
Baca juga: Guru honorer sakit stroke di Garut butuh bantuan berobat karena tak punya BPJS
Baca juga: DPRD Garut: Pelayanan BPJS Kesehatan harus dipermudah
Baca juga: Bupati Garut berharap BPJS Kesehatan tidak telat bayar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kami akan mencoba berbicara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan rekan dewan lain untuk memperhatikan fasilitas jaminan kesehatan guru honorer," kata Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadan Wandiansyah, usai menjenguk seorang guru honorer yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Garut di Garut, Selasa.
Ia menuturkan dorongan kepada pemerintah itu karena adanya laporan seorang guru honorer yang menderita stroke tapi kesulitan biaya pengobatan karena tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Informasi itu membuat Dadan bersama Ketua Komisi 1 DPRD Garut Subhan Fahmi mengecek kondisi guru honorer tersebut yang terbaring sakit di RSUD Garut.
Menurut dia, jaminan fasilitas pelayanan kesehatan bagi guru honorer merupakan hal yang penting, sehingga harus diperhatikan pemerintah daerah dengan menanggung biaya kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Kami berupaya agar bisa memperhatikan sisi kesejahteraan guru honorer dan fasilitas jaminan kesehatan karena yang namanya sakit kan sudah jadi kepastian tinggal menunggu giliran," katanya.
Ia menuturkan guru honorer yang menderita sakit itu, yakni Musliati (39), tenaga pengajar di SD Negeri Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng yang sudah mengabdikan dirinya sebagai guru sejak 19 tahun lalu.
Selama mengabdi sebagai guru, kata dia, Musliati tidak mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan dari pemerintah, padahal tugasnya mulia sebagai orang yang mencerdaskan anak bangsa di pelosok Garut.
"Kami prihatin dengan apa yang menimpa Ibu Musliati, beliau adalah pahlawan bagi dunia pendidikan yang sudah mengabdi selama 19 tahun," katanya.
Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap guru honorer masih minim, salah satunya jaminan pelayanan kesehatan, berbeda dengan perangkat desa sudah memiliki jaminan kesehatan.
"Masih kalah oleh perangkat desa misalnya yang sudah ada jaminan kesehatan," katanya.
Musliati menderita stroke dan selanjutnya dibawa ke RSUD Garut menggunakan pelayanan jalur umum agar bisa mendapatkan perawatan medis.
Musliati mendapatkan bantuan dari kepeduliaan sesama seprofesinya dan juga ada perhatian pribadi dari pejabat Dinas Pendidikan Garut.
Baca juga: Guru honorer sakit stroke di Garut butuh bantuan berobat karena tak punya BPJS
Baca juga: DPRD Garut: Pelayanan BPJS Kesehatan harus dipermudah
Baca juga: Bupati Garut berharap BPJS Kesehatan tidak telat bayar
Editor : Feri Purnama
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019