Bupati Garut, Rudy Gunawan berharap kenaikan iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat memberikan pelayanan maksimal salah satunya tidak telat membayar klaim pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Slamet Kabupaten Garut, Jawa Barat.
"Sekarang saja tunggakan Rp20 miliar, bahkan mungkin lebih atau berkurang," kata Rudy di Garut, Jumat.
Baca juga: Puan: iuran BPJS naik, sedang rakyat miskin tetap ditanggung negara
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan seringkali telat membayar klaim pelayanan kesehatan pasien BPJS hingga tiga bulan, bahkan pernah sampai enam bulan.
Akibat tunggakan itu, tambah dia seringkali RSUD Garut kebingungan untuk mencari dana talangan agar pelayanan kesehatan kepada pasien seperti pembelian obat dan lain-lainnya tetap berjalan normal.
Baca juga: Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan terkait rencana kenaikan iuran
"Kami kan tiga bulan tidak ada uang untuk beli obat, itu karena ditunda tiga bulan, dulu pernah sampai enam bulan," katanya.
Ia menyampaikan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu akan berdampak pada pemerintah daerah yang harus menyiapkan dana tambahan untuk pembayaran BPJS warga miskin di Garut.
Baca juga: Menkeu usulkan iuran BPJS Kesehatan naik dua kali lipat
Pemkab Garut, ujar dia selama ini sudah menganggarkan sebesar Rp35 miliar per tahun untuk warga miskin agar mendapatkan pelayanan program BPJS Kesehatan.
"Kita ada pembayaran bantuan itu sebesar Rp35 miliar per tahun, nanti kita akan tambah lagi sesuai ketentuan," katanya.
Ia berharap, kenaikan iuran BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat peserta BPJS yang ditanggung pemerintah, mandiri maupun perusahaan.
"Semoga dengan ini (kenaikan) pelayanan BPJS bisa maksimal," lanjutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Sekarang saja tunggakan Rp20 miliar, bahkan mungkin lebih atau berkurang," kata Rudy di Garut, Jumat.
Baca juga: Puan: iuran BPJS naik, sedang rakyat miskin tetap ditanggung negara
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan seringkali telat membayar klaim pelayanan kesehatan pasien BPJS hingga tiga bulan, bahkan pernah sampai enam bulan.
Akibat tunggakan itu, tambah dia seringkali RSUD Garut kebingungan untuk mencari dana talangan agar pelayanan kesehatan kepada pasien seperti pembelian obat dan lain-lainnya tetap berjalan normal.
Baca juga: Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan terkait rencana kenaikan iuran
"Kami kan tiga bulan tidak ada uang untuk beli obat, itu karena ditunda tiga bulan, dulu pernah sampai enam bulan," katanya.
Ia menyampaikan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu akan berdampak pada pemerintah daerah yang harus menyiapkan dana tambahan untuk pembayaran BPJS warga miskin di Garut.
Baca juga: Menkeu usulkan iuran BPJS Kesehatan naik dua kali lipat
Pemkab Garut, ujar dia selama ini sudah menganggarkan sebesar Rp35 miliar per tahun untuk warga miskin agar mendapatkan pelayanan program BPJS Kesehatan.
"Kita ada pembayaran bantuan itu sebesar Rp35 miliar per tahun, nanti kita akan tambah lagi sesuai ketentuan," katanya.
Ia berharap, kenaikan iuran BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat peserta BPJS yang ditanggung pemerintah, mandiri maupun perusahaan.
"Semoga dengan ini (kenaikan) pelayanan BPJS bisa maksimal," lanjutnya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019