Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali turun ke jalan dengan awal titik kumpul di Simpang Lima selanjutnya ke kantor DPRD Kabupaten Garut, Kamis, untuk menyampaikan berbagai tuntutan termasuk penolakan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang dalam pembahasan DPR RI.
Aksi tersebut tidak hanya kalangan mahasiswa yang menggunakan pakaian almamater dan pakaian bebas, tetapi diikuti juga oleh kalangan pelajar tingkat SMA sederajat dengan membawa bendera dan juga spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.
Aksi tersebut menyampaikan berbagai persoalan nasional dan juga kebijakan program di Kabupaten Garut, dan gagalnya pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan.
Koordinator aksi dari Ikatan Mahasiswa Garut, Irpan Taupik menyampaikan tuntutannya tidak hanya pada fokus persoalan RUU, melainkan kebijakan pemerintah daerah yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Lima tahun kepemimpinan Rudy Gunawan selaku bupati, kita tidak melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi dijalankan," ucap Irpan.
Ia menyampaikan, tuntutan kepada bupati untuk bertanggung jawab terhadap gagalnya reformasi birokrasi karena tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.
Irpan juga menyampaikan tuntutan kepada pejabat untuk mengembalikan tunjangan kinerja daerah karena capaian kinerjanya gagal, dan lakukan pemindahan jabatan bagi pejabat yang kinerjanya buruk.
"Secara keseluruhan kita tidak melihat ada perbaikan yang seharusnya terjadi, tapi justru yang ditujukan oleh pemda hanya sekadar pamer kemewahan," ujarnya.
Sementara itu, elemen mahasiswa lainnya menyampaikan orasi tentang menolak RUU yang tidak mementingkan kepentingan rakyat.
Aksi mahasiswa dan pelajar tersebut berjalan lancar dengan pengawalan dan pengamanan dari jajaran kepolisian berseragam.
Baca juga: Disdik Jawa Barat larang siswa di Garut ikut demonstrasi
Baca juga: Pemprov Jabar alokasi Rp50 miliar untuk Beasiswa JFL
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Aksi tersebut tidak hanya kalangan mahasiswa yang menggunakan pakaian almamater dan pakaian bebas, tetapi diikuti juga oleh kalangan pelajar tingkat SMA sederajat dengan membawa bendera dan juga spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.
Aksi tersebut menyampaikan berbagai persoalan nasional dan juga kebijakan program di Kabupaten Garut, dan gagalnya pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan.
Koordinator aksi dari Ikatan Mahasiswa Garut, Irpan Taupik menyampaikan tuntutannya tidak hanya pada fokus persoalan RUU, melainkan kebijakan pemerintah daerah yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Lima tahun kepemimpinan Rudy Gunawan selaku bupati, kita tidak melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi dijalankan," ucap Irpan.
Ia menyampaikan, tuntutan kepada bupati untuk bertanggung jawab terhadap gagalnya reformasi birokrasi karena tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.
Irpan juga menyampaikan tuntutan kepada pejabat untuk mengembalikan tunjangan kinerja daerah karena capaian kinerjanya gagal, dan lakukan pemindahan jabatan bagi pejabat yang kinerjanya buruk.
"Secara keseluruhan kita tidak melihat ada perbaikan yang seharusnya terjadi, tapi justru yang ditujukan oleh pemda hanya sekadar pamer kemewahan," ujarnya.
Sementara itu, elemen mahasiswa lainnya menyampaikan orasi tentang menolak RUU yang tidak mementingkan kepentingan rakyat.
Aksi mahasiswa dan pelajar tersebut berjalan lancar dengan pengawalan dan pengamanan dari jajaran kepolisian berseragam.
Baca juga: Disdik Jawa Barat larang siswa di Garut ikut demonstrasi
Baca juga: Pemprov Jabar alokasi Rp50 miliar untuk Beasiswa JFL
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019