#KETUA KOMISI II

Kami memiliki 571 berita tentang ketua komisi ii

DPRD Kota Cirebon meminta PAM audit jaringan pipa tua

Komisi II DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, meminta Perumda Air Minum (PAM) Tirta Giri Nata segera melakukan audit menyeluruh ...

Komisi II DPRD Jawa Barat menilai alat UPTD PMPP Cirebon perlu dimodernisasi

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menilai peralatan laboratorium di UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan (PMPP) ...

DPRD Jabar dorong integrasi infrastruktur-teknologi optimalkan potensi garam

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong adanya langkah konkret, berupa integrasi infrastruktur dan ...

DPRD Kota Cirebon evaluasi kinerja BPKPD untuk optimalkan APBD 2026

Komisi II DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) setempat ...

DPRD Kota Cirebon meminta pemda perkuat program pengendalian banjir

DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat meminta pemerintah daerah (pemda) setempat memperkuat program pengendalian banjir dan penataan ...

Masa Persidangan 2026 DPRD Jabar resmi dibuka-perubahan AKD ditetapkan

Masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 DPRD Jawa Barat resmi dibuka, berbarengan dengan perubahan alat kelengkapan DPRD Jawa ...

Masa Sidang DPRD Jabar 2025-2026 resmi ditutup dengan 10 Perda dan APBD 2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat resmi menutup Masa Sidang I Tahun 2025-2026 dengan catatan kinerja ...

DPRD Jabar ungkapkan masih ada persoalan dalam distribusi-kompetensi guru

Komisi V DPRD Jawa Barat mengungkapkan masih ada persoalan serius mengenai ketersediaan, distribusi, hingga kompetensi guru pada ...

Komisi II DPR mendorong pemerintah prioritaskan guru pengalaman jadi PPPK

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf, mendorong agar pemerintah dapat prioritas penetapan Pegawai ...

Komisi II DPR dorong penguatan hukum etik oleh DKPP dalam revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong penguatan kerangka hukum penyelenggaraan ...