#HAK KEUANGAN DPRD

Kami memiliki 76 berita tentang hak keuangan dprd

Legislator Jabar ajak semua pihak perkuat perlindungan pekerja migran

Anggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mengajak pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memperkuat kolaborasi dalam ...

DPRD Jabar setujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi perda

DPRD Jabar setujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat ...

Rekomendasi aturan pokir-hak keuangan DPRD ke pemerintah pusat disusun ASDEPSI

Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) menggelar rapat kerja strategis guna menyusun rekomendasi nasional ...

DPRD Kabupaten Bandung mengawal pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menyebut akan terus mengawal pembayaran gaji guru berstatus ...

Pemprov Jabar cetak sejarah sisakan saldo Rp500 ribu namun gagal bayar Rp621 miliar

Pemprov Jabar mencatatkan sejarah dalam 80 tahun perjalanannya, dengan menyisakan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya ...

Bupati Sumedang berkomitmen segera mengevaluasi honor PPPK paruh waktu

Bupati Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Dony Ahmad Munir berkomitmen segera melakukan evaluasi terkait besaran honor Pegawai ...

Dua Fraksi DPRD Jabar sampaikan pandangan atas Raperda Pajak dan Air

Dua Fraksi DPRD Jawa Barat menyampaikan pandangan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni tentang Pajak dan Air ...

DPRD Jabar menegaskan penataan PKL harus utamakan sisi kemanusiaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) menegaskan bahwa penataan pedagang kaki lima (PKL) di berbagai ...

Tunjangan perumahan DPRD Jabar sepakat dievaluasi

Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Buky Wibawa Karya Goena mengatakan seluruh fraksi dan pimpinan telah menyepakati evaluasi berbagai ...

Sekwan Bandung tanggapi tunjangan dewan sebagai hak normatif

Sekretaris DPRD Kota Bandung Yasa Hanafiah menyatakan tunjangan yang diterima anggota dewan sebagai bentuk perolehan hak normatif ...