Tokoh agama dan pesantren Indramayu tolak "people power"

Indramayu (ANTARA) - Tokoh agama dan kalangan pondok pesantren yang berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menolak adanya seruan "people power" dan mengajak masyarakat kembali bersatu untuk keutuhan bangsa dan negara.

"Apapun hasil pemilu kemarin, mari bersabar menunggu keputusan yang sah dan kita tolak adanya 'people power'," kata Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Indramayu Warmin Permana di Indramayu, Selasa.

Menurutnya terkait isu yang berkembang tentang 'people power' atau hal senada dengan itu, komponen umat beragama dan masyarakat agar tidak terprovokasi.

Dan yang terbaik kata Warmin, setelah pemilu jangan sampai persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa terpecah cuma karena pemilu.

Hal senada dikatakan Ketua MUI Kabupaten Indramayu Syathori bahwa terkait dengan adanya berita akan ada 'people power' atau pengerahan kekuatan massa, MUI menolak dengan tegas.

Untuk itu Syathori mengajak masyarakat agar tidak ikut-ikutan 'people power' karena akan berdampak menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa, masyarakat, perekonomian dan sebagainya.

"Kami MUI Kabupaten Indramayu menolak dengan tegas adanya 'people power'," tegasnya.

Sementara Ketua Ponpes Darul Ma'arif Kaplongan, Kabupaten Indramayu Tabroni menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, Kepolisian dan pihak terkait.

Dia juga mengimbau masyarakat Indramayu khususnya warga Nahdiyin agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya.

"Apalagi berita-berita hoaks bisa mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan mari tolak dengan keras upaya-upaya memecah belah bangsa, upaya 'people power' yang sudah meresahkan masyarakat," katanya.

Baca juga: Pengamat: "people power" menolak hasil pemilu inkonstitusional