Bandung (Antaranews Jabar) - Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sempat memohon kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Bandung Wahid Husein untuk membangun gazebo.
Fakta tersebut terungkap berdasarkan keterangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dalam persidangan kasus dugaan pemberian fasilitas mewah Lapas Sukamiskin, di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu.
"Tidak memohon kepada saya, tapi memohon kepada Kalapas (Wahid Husein) membuat gazebo," ujar Sri Puguh.
Permohonan Setnov membangun gazebo disampaikan ke Wahid Husen. Permintaan itu kemudian diteruskan kembali kepada Sri Puguh. Namun Sri Puguh meminta Wahid Husein menahan dulu permintaan Setnov.
"Tahan dulu," ujar Sri Puguh.
Hakim anggota Marsidin Nawawi lantas kembali menanyakan keterangan Sri Puguh sesuai dengan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Marsidin menyatakan bahwa permintaan penahanan pembangunan gazebo sebagai bargaining position (posisi tawar menawar) anggaran di DPR.
"Setnov memohon gazebo ke Kalapas, Kalapas lapor ke atasan. Setelah dilaporkan, Dirjen memerintahkan tahan dulu sebagai bargaining position untuk bargain soal anggaran yang dibutuhkan lapas. Setnov karena masih banyak temannya di Senayan, kan," ujar hakim menanyakan.
Sri Puguh yang mendapat cecaran pertanyaan dari hakim, lantas menangis dan hanya menjawab singkat. "Ini yang ingin saya perbaiki," jawab Sri sambil menangis.
Pertanyaan serupa diajukan jaksa terkait maksud "tahan dulu" dan "bargaining position". Namun sebelum bertanya, jaksa memutar dahulu rekaman percakapan antara Sri Puguh dan Wahid Husen terkait permintaan Setnov.
"Tahan dulu, karena yang bersangkutan harus mengikuti masa orientasi. Posisi (bargaining position) yang dimaksud itu antara yang dibina dan membina," kata Sri pula.
Setya Novanto sempat memohon ke Kalapas Sukamiskin untuk bangun Gazebo
Rabu, 9 Januari 2019 18:06 WIB
Terpidana Kasus Korupsi KTP elektronik Setya Novanto saat tiba di Lapas Klas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/5). Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto akan menjalani masa hukuman vonis 15 tahun penjara denda 500 juta subsider 3 bulan kurungan di Lapas Klas IA Sukamiskin tersebut karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik. ANTARA JABAR/Novrian Arbi/agr/18
