Cirebon (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan pemerintah, termasuk di Cirebon, Jabar.
Menurut dia, kualitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan dalam proses penyusunannya, sehingga keakuratan informasi yang dihimpun petugas sensus harus menjadi perhatian bersama. “Keputusan yang diambil berdasarkan data yang salah, bisa dipastikan keputusannya juga salah,” kata Daddy saat dihubungi di Cirebon, Jumat.
Ia mengatakan pemerintah membutuhkan data yang valid dan akurat agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat maupun pelaku usaha. “Karena itu kita butuh data yang akurat terkait apa pun, sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak salah,” ujarnya. Menurut dia, data ekonomi yang diperoleh melalui Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memetakan kondisi perekonomian sekaligus merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.
Daddy mencontohkan perbedaan metode maupun tolok ukur dalam pendataan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sehingga berpotensi memengaruhi arah kebijakan pemerintah. “Yang lebih berbahaya jika data yang salah itu dijadikan dasar pengambilan keputusan berikutnya,” katanya. Ia juga mendorong petugas sensus menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan pendataan serta manfaat, yang akan diperoleh dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Baca juga: Wagub Jawa Barat beri teladan sukseskan sensus ekonomi dari rumah dinas
Pemahaman masyarakat, kata dia, terhadap manfaat sensus akan meningkatkan partisipasi responden dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap. “Saya kira petugas sensus juga perlu menjelaskan apa yang mereka cari dan apa hasil akhirnya,” ujarnya. Selain itu, Daddy menilai sosialisasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
Ia mengaku telah mengikuti proses pendataan di Kabupaten Cirebon dan berharap masyarakat memberikan keterangan secara jujur, sehingga hasil sensus dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. “Kita berikan data yang berkaitan supaya pemerintah memiliki gambaran kondisi yang sebenarnya untuk menyusun kebijakan yang tepat,” kata Daddy.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan pendataan lapangan merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya BPS memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan dan lembaga untuk mengisi kuesioner secara mandiri sejak April hingga pertengahan Juni 2026. Pendataan mandiri dilakukan melalui tautan kuesioner dan kegiatan "Ngisi Bareng" atau Ngibar bersama sejumlah lembaga, antara lain perbankan, pusat perbelanjaan, pelabuhan, perguruan tinggi, hingga fasilitas kesehatan. Setelah tahap tersebut, pendataan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
BPS Kota Cirebon mengerahkan 229 petugas mitra dan tiga pegawai organik untuk menyelesaikan pendataan tersebut. Hingga capaian terakhir yang disampaikan BPS, sebanyak 103.246 responden atau 70,75 persen dari target 145.922 responden telah didata. Capaian itu menempatkan Kota Cirebon pada posisi kelima tertinggi dari 27 kabupaten/kota di Jabar.
Baca juga: BPS Kota Cirebon sasar pendataan 46 ribu unit usaha dalam Sensus Ekonomi 2026
Pewarta: Fathnur RohmanUploader : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
