Penukaran uang tembus Rp3,97 triliun, capaian Serambi 2026 di Ciayumajakuning lampaui target

Cirebon (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Jawa Barat, mencatat realisasi penukaran uang melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026 di wilayah kerjanya mencapai Rp3,97 triliun.

Deputi Kepala KPw BI Cirebon Himawan Putranto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Cirebon, Sabtu, mengatakan realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 102,06 persen dari proyeksi awal program Serambi sebesar Rp3,89 triliun.

Ia menuturkan, secara umum pelaksanaan program Serambi 2026 berlangsung lancar, dengan dukungan kesiapan layanan serta partisipasi masyarakat yang semakin baik.

Menurut dia, tingkat ketertiban masyarakat dalam mengakses layanan penukaran uang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pelaksanaan Serambi tahun ini berjalan baik dan masyarakat semakin tertib dalam memanfaatkan layanan yang kami sediakan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata Himawan, layanan penukaran uang dilakukan melalui aplikasi PINTAR yang dibuka dalam dua tahap, yakni pada 23 Februari hingga 13 Maret 2026.

“Ada 99 titik penukaran yang tersebar di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning), dengan total kuota mencapai 14.900 paket pemesanan,” ujarnya.

Meski melampaui target, ia mengungkapkan secara tahunan nilai realisasi penukaran uang pada 2026 di Cirebon dan sekitarnya mengalami penurunan ketimbang capaian tahun sebelumnya.

Ia merinci pada 2025, realisasi penukaran uang tercatat mencapai Rp4,18 triliun atau 102,23 persen dari proyeksi Rp4,09 triliun.

“Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ada penurunan sekitar 5,16 persen atau Rp216 miliar,” katanya.

Pihaknya menilai walaupun terjadi penurunan, hal tersebut tidak mencerminkan berkurangnya minat masyarakat terhadap layanan penukaran uang.

Penurunan tersebut, lanjut dia, lebih dipengaruhi oleh optimalisasi mekanisme Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) yang kini menyumbang sekitar 35 persen dalam pemenuhan kebutuhan uang tunai.

Ia menekankan dengan skema tersebut, maka distribusi uang kartal menjadi lebih efisien karena sebagian kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.

“Bukan karena masyarakat tidak memanfaatkan layanan, karena mekanismenya kini lebih optimal,” tuturnya.