Polda Jabar prediksi puncak arus mudik terjadi dua gelombang

Kota Bandung (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Barat memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 di wilayah Jabar akan terjadi dalam dua gelombang sehingga berbagai strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas telah disiapkan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut puncak arus mudik diperkirakan terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 14–15 Maret serta 19–20 Maret 2026.

“Puncak operasi diperkirakan ada dua gelombang, yakni pada Sabtu dan Ahad, kemudian kembali terjadi pada 19 dan 20 Maret. Begitu juga arus balik diperkirakan pada 24–25 Maret serta 26–27 Maret,” kata Rudi,” di Bandung, Jumat.

Rudi mengungkapkan pihaknya telah mengelar apel gelar pasukan pengamanan mudik dilaksanakan melalui Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang berlangsung pada 13–25 Maret 2026.

Dalam operasi tersebut, Polda Jawa Barat mengerahkan 26.692 personel yang terdiri dari 15.097 personel Polri dan 11.595 personel TNI, serta melibatkan sejumlah personel dari berbagai instansi terkait.

Selain itu, kepolisian juga menyiapkan 332 pos pengamanan dan pelayanan yang terdiri dari 227 pos pengamanan, 79 pos pelayanan, dan 26 pos terpadu yang tersebar di berbagai wilayah.

Pos-pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat informasi, pengamanan kawasan keramaian, serta pengaturan lalu lintas selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

“Pengamanan tidak hanya pada orang yang bergerak, tetapi juga pada rumah dan harta benda yang ditinggalkan saat mudik. Karena itu patroli di kawasan permukiman juga akan diperkuat,” ujarnya.

Pengamanan juga akan difokuskan pada sejumlah titik dengan mobilitas tinggi seperti rest area, terminal, stasiun, bandara, jalur tol, serta jalur arteri utama yang menjadi jalur pergerakan masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memberikan dukungan untuk mengurai kemacetan dengan meliburkan sementara operasional angkutan seperti angkot, delman, dan becak selama periode tertentu.

Menurut Rudi, para pengemudi akan mendapatkan kompensasi sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran arus lalu lintas selama mudik.

Ia menambahkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menunjukkan Jawa Barat diperkirakan menjadi provinsi asal pergerakan pemudik terbesar secara nasional dengan potensi mobilitas mencapai sekitar 30,97 juta orang.