Bandung Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, masih mengkaji tempat relokasi hunian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua dengan mempertimbangkan aspek lokasi hunian baru yang aman.
Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menetapkan tempat relokasi sebelum adanya rekomendasi resmi dari Badan Geologi, guna menghindari risiko bencana di kemudian hari.
“Sampai kemarin sore saya mendampingi Pak Rajiv dari DPR RI, masih mengkaji terkait kampung atau desa yang akan dijadikan lokasi relokasi,” kata dia di Bandung, Senin.
Ia menjelaskan pemerintah desa saat ini sedang mengupayakan pencarian lahan yang aman untuk ditempati warga.
Salah satu pertimbangan utama, katanya, memastikan tempat relokasi tidak berada di zona rawan bencana.
Oleh karena itu, ujar dia, penentuan lokasi akan didasarkan pada kajian geologi.
“Pertama harus dipastikan dulu terkait zonanya, jangan sampai berada di zona merah. Itu harus berdasarkan kajian geologi,” ujarnya.
Ia menambahkan tempat relokasi yang sedang dipertimbangkan masih berada di wilayah Desa Pasir Langu, agar tidak jauh dari tempat tinggal warga saat ini.
“Pertimbangan ini dilakukan karena sebagian besar warga memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut,” katanya.
Ia menyebut berdasarkan data sementara dari pemerintah desa, jumlah warga terdampak yang direncanakan untuk direlokasi mencapai sekitar 35 kepala keluarga.
Asep menambahkan saat ini pemerintah daerah fokus pada proses validasi data korban terdampak, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan relokasi serta yang harus dipindahkan dari kawasan rawan bencana.
“Proses ini sedang dilaksanakan oleh kepala desa dan tentunya kami dari pemerintah daerah juga sudah terjun langsung ke lapangan,” katanya.
Ia mengatakan sementara ini, para korban longsor masih tinggal di tempat penampungan sementara yang difasilitasi oleh pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pewarta: Rubby Jovan PrimanandaEditor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026