Pemkot Bandung Dorong KKMP Jadi Fondasi Ekonomi Rakyat

Pemkot Bandung mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di 151 kelurahan sebagai fondasi ekonomi berbasis gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, dan menekan inflasi lokal.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai fondasi ekonomi berbasis gotong royong di tingkat kewilayahan untuk menyejahterakan rakyat.

“KKMP diproyeksikan menjadi konsolidator dan agregator bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya masing-masing. Koperasi ini harus menjadi rumah bersama untuk tumbuh dan menjadi solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain dalam siaran persnya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian bagi pengurus dan pengawas KKMP, Rabu (17/9).

Menurut dia, pembentukan 151 KKMP di seluruh kelurahan Kota Bandung merupakan strategi dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Keberadaan KKMP diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja, memperpendek rantai pasok, menekan praktik tengkulak, serta mengendalikan inflasi di tingkat lokal.

Zulkarnain meminta pengurus dan pengawas koperasi perlu meningkatkan literasi manajerial, melakukan transparansi pelaporan keuangan, memperluas partisipasi anggota, konsisten terhadap regulasi, dan mengoptimalkan akses pembiayaan dan jaringan pasar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan, legislatif mendukung secara penuh terhadap penguatan KKMP. Menurutnya, koperasi adalah elemen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

“Koperasi berbasis kelurahan ini akan semakin kokoh jika dijalankan dengan prinsip gotong royong. DPRD akan terus mendukung melalui regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Asep.

Selain itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung Budhi Rukmana turut menyampaikan, Bimtek ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi.

“Kami ingin pengurus dan pengawas KKMP memiliki bekal yang cukup untuk mengelola koperasi secara profesional, transparan, dan modern. Dengan begitu, keberadaan KKMP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di tiap kelurahan,” tegas Budhi.