Politik kemarin, revisi UU Ormas hingga raker TNI AL dengan DPR

Pengemudi Online Yogyakarta Tolak Permenhub 108 Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo (kedua kiri) bersama Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan (kedua kanan), Direktur Organisasi Masyarakat La Ode Ahmad (kiri), dan Anggota DPR komisi II fraksi Demokrat Fandi Utomo (kanan) memberi keterangan pers usai perwakilan dari Partai Demokrat menyerahkan draf revisi UU ormas kepada Kemendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (31/10). Sesuai hasil rapat paripurna di DPR, Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap menerima masukan dari berbagai fraksi dan pemerintah terkait revisi pasal-pasal yang ada di perppu. (ANTARA/Rosa Panggabean)

4. Menteri HAM: Revisi UU Ormas positif demi kemajuan demokrasi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

5. DKPP putuskan rehabilitasi komisioner Bawaslu dan Ketua KPU Karawang

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memutuskan untuk merehabilitasi nama baik lima komisioner Badan Pengawas Pemilu dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, karena tidak terbukti melanggar kode etik pada Pilkada 2024.

"Alhamdulillah, kami bersyukur, akhirnya DKPP menyatakan kami tidak terbukti melanggar kode etik dan nama kami direhabilitasi," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang Engkus Kusnadi, di Karawang, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Berita Terkait