Tasikmalaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengajak semua elemen masyarakat bisa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tasikmalaya karena terbukti ada kesalahan administrasi calon bupati petahana.
"Kita menerima dan menghargai keputusan MK, dan harapannya semua bisa menerima keputusan MK," kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami kepada wartawan di Tasikmalaya, Senin.
https://www.instagram.com/reel/DGfI4XxPalv/?igsh=azQ2MWMwdzFuMXNx
Ia menuturkan hasil Pilkada Tasikmalaya mendapatkan gugatan dari peserta pilkada pasangan calon nomor urut 2 yakni Cecep Nurul Yakin (petahana Wakil Bupati Tasikmalaya)-Asep Sopari Al-Ayubi terhadap bupati terpilih Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz.
Putusan MK yang mendiskualifikasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya itu, kata dia, bagi KPU Tasikmalaya harus menerimanya, untuk selanjutnya akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPU RI.
"Setelah keputusan MK terbit, kita langsung berkoordinasi dengan KPU RI, melalui KPU Provinsi Jawa Barat, untuk petunjuk teknisnya," katanya.
Ia menyampaikan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh KPU di daerah, tapi harus menunggu arahan dari KPU RI untuk petunjuk dan teknis pelaksanaannya.
Namun yang jelas, kata dia, sesuai keputusan MK bahwa pelaksanaan PSU dapat digelar setelah 60 hari putusan MK yang diterbitkan Senin, 24 Februari 2025.
