Kuningan (ANTARA) - Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, harus menjadi program prioritas utama pemerintah daerah yang dipimpinnya pada 2025.
Ia menyebutkan tingkat kemiskinan di Kuningan saat ini masih berada di angka 11,88 persen, sementara pengangguran mencapai 7,78 persen. Sehingga diperlukan upaya strategis dan kolaboratif untuk menekan angka tersebut.
“Kita harus bergerak cepat dan bekerja bersama agar masalah ini dapat segera teratasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dian di Kuningan, Jumat.
Ia menyoroti pula permasalahan stunting (tengkes), laju pertumbuhan sektor pertanian yang menurun 1,6 persen per tahun, serta tantangan dalam pengelolaan sampah dan kemandirian keuangan daerah.
Dian meminta seluruh perangkat daerah, bekerja secara terkoordinasi guna mewujudkan Kabupaten Kuningan yang lebih baik.
“Bisakah kita menyelesaikannya? Bisa, jika kita kerjakan bersama-sama dan diiringi niat serta tujuan yang sama” ujarnya.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan mewujudkan visi Kuningan maju, empowering, lestari, agamis, dan tangguh agar pembangunan daerah berjalan optimal setelah dirinya dilantik menjadi Bupati Kuningan periode 2025-2030.
Selain itu, dia juga turut mengapresiasi kinerja Penjabat Bupati Kuningan Agus Toyib, atas dedikasi dan kerja keras tokoh tersebut selama masa transisi pemerintahan daerah.
“Sebuah perjalanan baru telah dimulai bagi kami yang diberi amanah untuk memimpin Kabupaten Kuningan. Namun, di saat yang bersamaan, kita juga melepas dengan penuh rasa hormat dan terima kasih Bapak Agus Toyib yang telah mengemban tugas dengan penuh dedikasi,” ucap dia.
Sementara itu, Pemkab Kuningan telah menyerahkan dokumen terkait penunjukan Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Daerah.
Hal tersebut berkaitan dengan keikutsertaan Bupati Kuningan, dalam kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
