APINDO: Industri Elektronik dan Otomotif Rawan PHK

Antarajabar.com - Industri sektor elektronik dan otomotif di Jawa Barat paling rawan melakukan efisiensi tenaga kerja yang berimbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam beberapa waktu ke depan, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Deddy Wijaya.
       
"Efisiensi tenaga kerja salah satu yang diambil industri menghadapi kondisi ekonomi. Yang paling banyak berencana melakukan efisiensi tenaga kerja adalah industri sektor elektronik dan otomotif," kata Deddy Widjaja di Bandung, Jumat.
       
Ia menyebutkan telah ada industri elektronik di Jabar yang sudah menyatakan akan berhenti produksi atau menutup pabriknya, padahal jumlah tenaga kerjanya mencapai ribuan.
       
Menurut Deddy, adanya  efisiensi tersebut karena beberapa hal antara lain tingginya biaya operasional para pelaku industri.  Selain itu industri-industri yang berorientasi ekspor, terpaksa melakukan efisiensi pekerja karena terbebani suku bunga perbankan.
       
"Sebenarnya, kami tidak ingin hal itu terjadi. Tapi industri-industri terpaksa karena bebannya yang berat. Ini demi keberlangsungan industri," kata Deddy.
       
Lebih lanjut, Ketua Apindo Jabar periode 2015-2020 itu menyebutkan di wilayah Jawa Barat industri tekstil  terlebih dahulu melakukan efisiensi tenaga kerja.
       
"Efisiensi tenaga kerja pada sektor tekstil jumlahnya lebih banyak, bisa mencapai   20 ribu orang," katanya.
       
Secara keseluruhan kata dia, tenaga kerja yang terkena efisiensi khusus di Jabar, tergolong banyak dan bisa mencapai 10 ribu orang.
       
"Tapi bila perbandingannya dengan potensi dan ketersediaan lapangan pekerjaan, angka itu jauh lebih sedikit, yaitu sekitar 180 ribu lapangan pekerjaan," katanya.
       
Ketersediaan lapangan pekerjaan itu kata dia  karena adanya sejumlah proyek dan investasi di Jabar.
       
Apindo mendorong agar iklim ekonomi di Indonesia khususnya di Jabar, kembali bergairah. Pihaknya berharap berharap, pemerintah melakukan berbagai upaya konkret.
       
"Contohnya menerbitkan beragam kebijakan yang pro-bisnis, semisal adanya insentif bagi dunia usaha, termasuk kemudahan-kemudahan, semisal perizinan, serta adanya jaminan keamanan," katanya menambahkan.