Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat sebuah perangkat lunak (software) yang bisa menampung seluruh pengaduan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kurang optimal dari aparatur sipil negara (ASN) saat melakukan pengadaan barang dan jasa.
"Jadi dibuatkan sistem atau software untuk masyarakat yang ingin curhat atau ngadu tentang pelayanan kami yang dilakukan kepada masyarakat. Softwarenya sudah ada di BBPT Jawa Barat," kata Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa usai peresmian Pengembangan Unit Layanan Pengadaan dan Sistem Inovatif Layanan Aduan Masyarakat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Iwa menuturkan software tersebut sudah digunakan dalam perizinan online di BPPT dan kedepannya akan disempurnakan oleh Pemprov Jawa Barat dibantu oleh LSM B_Trust supaya bisa lebih cepat dalam merespon segala macam keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
"Di Pemprov Jabar, yang banyak pelayanan kami satu pintukan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Jabar. Jadi BPPT yang kami tingkatkan terus baik itu kapasitas SDM dan sistem dan lain-lainnya," katanya.
Menurut dia, peran serta B_Trust sangat membantu Pemprov Jawa Barat dalam hal sistem dan standar operasional prosedur termasuk pelatihan bagi PNS yang melakukan pengadaan barang dan jasa.
"Karena dibina oleh B_Trust Pemprov Jabar berhasil meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) sebanyak 4 kali, kedua lakip (laporan kinerja akuntabilitas pemerintah) kita mendapatkan penilaian signifikan, naik 6 poin, jadi A-. Kita menjadi slah satu provinsi A-4 atau ranking ke 4 di Indonesia," ujar dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan dan Sistem Inovatif Layanan Aduan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, yang diresmikan hari ini merupakan komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Karena itu, kami berharap upaya ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat," ujar dia
