"RS menerima proyek dari SL dengan nilai bervariasi, sekitar Rp200-300 juta per proyek. Total ada 26 proyek. Tersangka mengaku dari yang bersangkutan RS untuk dapat mengerjakan proyek dengan imbalan diberikan kendaraan roda empat," katanya.
"Ancaman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun," kata dia.
Konstruksi kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada 7 Agustus 2023 yang ditindaklanjuti dengan telaah serta pengumpulan data dan keterangan oleh tim jaksa penyidik.
Penanganan kasus ini sempat tertunda akibat Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
Instruksi Jaksa Agung itu dikeluarkan sebagai langkah antisipasi penggunaan penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu pada Pemilu 2024 sekaligus bentuk komitmen pelaksanaan Memorandum Jaksa Agung Nomor 127 tentang Upaya Meminimalisir Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemilu.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menginterpretasikan Instruksi Jaksa Agung RI itu dengan merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 menyangkut tahapan terakhir penyelenggaraan pemilu pada 20 Oktober 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejaksaan tetapkan tersangka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
Kejaksaan tetapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tersangka kasus suap
Selasa, 29 Oktober 2024 21:10 WIB
Tersangka SL (rompi merah muda) turun dari ruang penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menuju mobil tahanan untuk ditahan di Lapas Kelas IIA Cikarang, Selasa petang. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
