Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, memastikan siap memfasilitasi penyelesaian konflik internal di Keraton Kasepuhan terkait adanya pihak-pihak yang mengklaim sebagai pewaris Sultan, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan Pemkot Cirebon berkomitmen membantu menyelesaikan konflik tersebut dengan menjadi jembatan komunikasi. Namun, pemerintah tidak bisa terlibat terlalu jauh dalam urusan internal keluarga keraton.
"Sebetulnya kami prihatin dengan polemik yang terjadi. Ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah provinsi dan pusat. Kami siap memfasilitasi dialog, tetapi penyelesaian harus datang dari internal keluarga keraton sendiri,” kata Agus di Cirebon, Kamis.
Sebelumnya, Pemkot Cirebon telah mengumpulkan pihak-pihak tersebut untuk mencari solusi, akan tetapi masalah ini tidak kunjung selesai karena masing-masing dari mereka memiliki pandangan berbeda terkait polemik ini.
Menurut Agus, upaya mediasi hanya bisa dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut mau bersabar dan lebih mengedepankan kepentingan demi kemajuan keraton.
“Pada prinsipnya kami hanya bisa menjadi mitra komunikasi dan siap memfasilitasi dialog jika pihak-pihak tersebut sudah memiliki kesamaan pandangan terkait penyelesaian konflik ini,” ujarnya.
Ia menekankan polemik terkait klaim keturunan Sultan ini harus segera diselesaikan, untuk mencegah dampak negatif yang bisa mengganggu aktivitas pada sektor pariwisata dan budaya di Kota Cirebon.
“Konflik yang berkepanjangan dapat merusak citra Keraton Kasepuhan, yang merupakan salah satu aset budaya dan pariwisata Cirebon. Sebenarnya ini hanya kesalahpahaman, tetapi tanggapan yang muncul berbeda-beda hingga memicu keributan,” ucap dia.
