Jakarta (ANTARA) - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyebutkan pernah bekerjasama dengan Presiden Jokowi membangun dua waduk di wilayah Bogor, Jawa Barat, untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil sebagai pengungkapan pengalamannya dalam mendukung penyelesaian banjir di Jakarta saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar).
"Dulu saya pernah, (ketika menjabat) Gubernur Jawa Barat, sebenarnya sudah kerja duluan, saya juga bantu kurangi banjir (Jakarta), bersama Pak Jokowi membangun dua waduk di Bogor," katanya dalam kunjungannya ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Sabtu.
Dengan waduk tersebut, kata Ridwan, hujan Bogor tidak langsung mengalir ke Jakarta melainkan tertampung dahulu.
"Itu pembebasan (lahan) koordinasi dengan gubernur dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya.
Dengan waduk itu, maka kalau hujan airnya parkir dulu. "Enggak kaya' dulu langsung sat-set (mengalir ke Jakarta)," tutur Ridwan.
Ridwan Kamil mengaku tim pemenangannya telah merumuskan sekitar 70 gagasan sebagai visi-misi pasangan, termasuk penyelesaian masalah banjir di Jakarta.
"Kalau ditanya bagaimana solusi-solusi, InsyaAllah semua visi-misi sudah dibuat, ada 70-an gagasan sudah disiapkan. Semua menjawab permasalahan apa itu 'Jakarta Baru'," katanya.
Begitu pula mengenai upaya mengatasi banjir di Jakarta Utara akibat air laut naik. "InsyaAllah sudah ada solusi. Bagaimana menangani Jakarta Selatan juga sudah ada solusi," kata Ridwan Kamil.
Terkait upaya dalam memenangi pilkada Jakarta, Ridwan Kamil telah meminta agar Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, dijadikan sebagai salah satu markas pemenangan.
"Sekarang kita bekerja bersama, saya minta izin ke Bang Zaki (Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar), kalau boleh karena tempatnya strategis, nyaman pula, kalau boleh jadi salah satu markas pemenangan," kata Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Bakal calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil mengatakan gubernur harus pintar dan kreatif mencari cara untuk bisa tetap membangun daerah dan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja."APBD itu palsu dan terbukti maksimal hanya sanggup membiayai 20 persen dari kebutuhan membangun sebuah wilayah. Maka gubernurnya, pemimpinnya, harus pintar-pintar mencari yang 80 persen (sisanya)," katanya saat menyambangi Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu.
Pria yang kerap disapa RK itu menuturkan, selain APBD, daerah bisa mencari peluang pendanaan pembangunan mulai dari APBN, dana sosial perusahaan (CSR) hingga obligasi daerah sebagaimana dilakukannya semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
"Ada namanya APBN. Bayangin, bagaimana dapatkan APBN? Di era hari ini ya kita harus punya komunikasi, hubungan baik, karena hal-hal formal biasanya mulus oleh hal-hal informal. Oleh silaturahmi," katanya.
Baca juga: Pertemuan Anies dengan DPD PDIP DKI Jakarta, RK: Hak anak bangsa
RK, yang belakangan minta dipanggil Bang Emil khusus untuk Pilkada Jakarta, juga menyebutkan alternatif pendanaan lain yang bisa dilakukan adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia pun mencontohkan pembangunan salah satu rumah sakit di Depok yang tidak menggunakan APBD melainkan memanfaatkan investasi dari Australia.
"Jadi jangan kita ubah ya, bahwa 'mindset' seluruh urusan di wilayah ini dikit-dikit harus APBD, APBD, APBD. Enggak, saya akan buktikan itu," ujarnya.
Alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan, yaitu obligasi daerah atau pinjaman jangka panjang hingga pinjaman perbankan.
Baca juga: Ridwan Kamil minta Kantor DPD Partai Golkar DKI jadi markas pemenangan
RK mencontohkan, saat dirinya menjadi Gubernur Jawa Barat, ada kabupaten/kota yang diberi kesempatan untuk meminjam ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk mengaspal jalan. "Dulu waktu kabupaten-kota di Jawa Barat kekurangan APBD, saya beri kesempatan mereka untuk pinjam ke Bank BJB untuk mengaspal jalan. Diaspalnya di awal tahun, nanti dibayarnya tahun depan. Yang penting rakyat jalan tidak bolong-bolong," katanya.
RK pun mengaku sudah memiliki rencana akselerasi pengembangan Jakarta tanpa mengandalkan APBD dalam lima tahun ke depan.
RK juga menyebutkan sejumlah pengalamannya mencari pendanaan sosial di wilayah Jawa Barat di antaranya lewat CSR perusahaan hingga dana umat lewat zakat dan infak.
"Dulu saya buat namanya 'Menu CSR'. Jadi saya bikin buku, kayak menu makanan, silakan mau (sumbang) ambulans, kami butuh 100," katanya.
Baca juga: Pendaftaran cagub-cawagub DKI mulai dibuka Selasa pagi
"Di halaman berikutnya, kami butuh mengumrahkan marbot, ada 1.000. Halaman 3 kami butuh buat guru ngaji, tambahan kesejahteraan dan seterusnya," ungkapnya.
Menurut RK, langkah tersebut cukup sukses dilakukan. Selain itu, ia juga mendigitalkan pengelolaan dana sedekah, zakat dan infak yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh umat.
"Waktu saya dulu menjadi pemimpin di wilayah sebelah, saya digitalkan, saya potong zakat di depan, dari Rp1,5 triliun per tahun saya targetkan, malah naik Rp3 triliun, pasca COVID pula," katanya.
"Jadi misalkan guru-guru ngaji madrasah kekurangan kesejahteraan jangan dikit-dikit demo, terus minta APBD," kata RK.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Atasi banjir Jakarta, RK sebut bikin dua waduk bareng Presiden Jokowi
