Jakarta (ANTARA) - Selama sepekan (8-13 Juli), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari 86 layanan telah aktif selama pemulihan PDNS 2 hingga DPR setujui RUU Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
1. Menko Polhukam sebut 86 layanan telah aktif selama pemulihan PDNS 2
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan sebanyak 86 layanan yang berasal dari 16 pemilik layanan telah aktif selama pemulihan layanan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Selengkapnya baca di sini.
2. Jokowi teken Keppres pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Selengkapnya baca di sini.
3. DPR setujui RUU Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung
Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Selengkapnya baca di sini.
4. Paripurna DPD hujan interupsi hingga memanas saat pembacaan draf tatib
Pelaksanaan Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023—2024 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, diwarnai hujan interupsi dari anggota DPD RI peserta sidang hingga memanas saat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan draf Tata Tertib (Tatib) DPD RI.
Selengkapnya baca di sini.
5. Golkar siapkan Jusuf Hamka bila Kaesang maju di Pilkada Jakarta
Partai Golkar menyiapkan kader internal, Jusuf Hamka atau Babah Alun, sebagai pasangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bila putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memutuskan maju di Pilkada Jakarta.
Selengkapnya baca di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sepekan, 86 layanan pulih hingga Dewan Pertimbangan Agung
