Bandung (ANTARA) -
"Kemarin saya memberi tantangan Perumnas, kan saat ini mereka tengah membangun rumah tapak di Kabupaten Bandung. Sekarang kita dorong di wilayah vertikal dan langsung di kota Bandung," kata Kepala Disperkim Jabar Indra Maha dikonfirmasi di Bandung, Rabu.
Baca juga: Jawa Barat masih alami backlog 2,8 juta unit rumah
Dengan dibangun rumah susun dengan harga terjangkau, menurut Indra, akan sangat membantu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan bagi transportasi.
"Dengan ini, orang lebih dekat ke mana-mana, jadi biaya transportasi lebih kecil dan biaya yang lain-lainnya lebih kecil, serta mengurangi beban kemacetan lalu lintas yang harus dialami kawasan Bandung Raya," ucapnya.
Menurut Indra, hunian bertingkat memang sudah harus dilakukan di Bandung, seperti kota-kota metropolitan di dunia yang mengarahkan pembangunan hunian vertikal, dalam jawaban untuk lahan yang semakin sempit dan ruang terbuka hijau serta resapan air yang semakin sedikit di perkotaan.
"Nah kalau kita belajar di kota-kota lain, kota besar di luar negeri, mereka sudah bangun itu namanya rusun di tengah kota jadi orang bekerja itu tinggal jalan kaki gitu," ucapnya.
Namun demikian, dia mengakui hal tersebut adalah hal yang butuh perjuangan dan tidaklah mudah, terutama soal lahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah susun.
"Tapi, kalau misalnya itu bisa kita selesaikan rasanya buat Masyarakat khususnya MBR itu sangat luar biasa," tuturnya.
Saat ini, pihak Disperkim tengah melakukan studi kelayakan untuk mengkaji kelayakan lahan, lalu lintas, amdalnya, apakah memungkinkan untuk dibangun hunian vertikal, di beberapa lahan milik Pemprov.
"Studi kelayakan ini targetnya tahun 2024 ini selesai. Ini kajian awal apakah memungkinkan dibangun perumahan vertikal, kalau kajiannya oke ya langsung kita proses selanjutnya," kata Indra.
