Antarajawabarat.com,5/8 - Organda meminta pemerintah mencari opsi lain terkait pembatasan BBM solar bersubsidi bagi angkutan umum, kata Sekretaris Jenderal DPP Organda Andriansyah di Bandung, Selasa.
"Pembatasan BBM solar jelas sangat berpengaruh terhadap biaya angkutan umum, tarif angkutan dipastikan naik signifikan karena selama karena harga BBM nantinya jadi lebih dari dua kali lipat," kata Andriansyah.
Putusan dan kebijakan pemerintah untuk membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dapat menyebabkan "multi player effect".
Menurut dia, kenaikan tarif angkutan sebagai efek pembatasan penjualan solar bersubsidi itu dapat mencapai 60 persen.
"Bagi dunia transportasi dan angkutan, BBM merupakan komponen terbesar biaya operasional, yaitu mencapai 45 persen," katanya.
Akibat adanya kenaikan tarif maka "load factor", angkutan umum dipastikan anjlol, dan penggunaan kendaraan pribadi bisa meningkat.
"Bila load factor semakin susut, ucap Andri, kondisi itu membahayakan jasa angkutan dan bisa bangkrut," katanya.
Lebih lanjut ia menyebutkan beban jasa angkutan sudah berat, selain cukup tergerus oleh pertumbuhan kendaraan pribadi yang luar biasa tingginya, juga beberapa hal lainnya termasuk infastruktur dan pelayanan yang masih beragam.
Andriansyah menyebutkan Organda telah mengirimkan surat kepada BPH Minyak Bumi dan Gas (Migas) pada 31 Juli 2014.
"Intinya, kami berkeberatan adanya pemberlakuan pembatasan solar subsidi itu. Kami pun meminta pemerintah meninjau putusan itu," katanya.
Sementara itu Ketua Organda Jabar Aldo F Wiyana menyatakan pihaknya masih menunggu perkembangan terkait rencana pembatasan solar bersibsidi oleh pemerintah.
"Kami masih menunggu perkembangan, meski kondisi ini membuat kami para pengusaha bus cukup terpengaruh dan mulai menghitung dampak pembatasan solar bersubsidi itu," kata Aldo F Wiyana menambahkan.
***2***
Syarif A
Organda Minta Opsi Lain Pembatasan Solar Bersubsidi
Selasa, 5 Agustus 2014 14:22 WIB