Pasca pemilu Taiwan pada Sabtu (13/1) yang dimenangi William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Pemerintah China terus mengulang prinsip "Satu China" sebagai pedoman relasi China dan Taiwan.
William Lai sendiri digambarkan sebagai pembela demokrasi Taiwan, namun Beijing menyebut dia "berbahaya" dan menjadi salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.
William Lai Ching-te memperoleh lebih dari 5,58 juta suara dari sekitar 14 juta surat suara, Hou Yu-ih, mengantongi 4,66 juta suara dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) memperoleh 3,68 juta suara.
Saat ini Lai masih menjadi wakil pemimpin Tsai Ing-wen dan ini akan menjadi masa jabatan DPP ketiga secara berturut-turut.
Di bawah kepemimpinan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) sejak 2016, Taiwan mengambil sikap keras menentang Beijing serta prinsip "Satu China" yang mengatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah di bawah kekuasaan Beijing.
China Tolak Opsi Lain
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengungkapkan Pemerintah Tiongkok menolak opsi "Satu China, Satu Taiwan" dan hanya memegang prinsip "Satu China".
"Resolusi 2758 yang diadopsi pada Sesi ke-26 Majelis Umum PBB pada 1971 memperjelas bahwa tidak ada 'Dua China' atau 'Satu China, satu Taiwan' di dunia. Menjunjung tinggi prinsip 'Satu China' berarti menjaga ketertiban internasional," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa.
China panggil Dubes Filipina, usai cuitan Presiden Marcos Jr yang ucapkan selamat ke Taiwan
Rabu, 17 Januari 2024 9:20 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa (16/1/2023). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
