Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, menegaskan dia memerintahkan jajarannya untuk menghukum seberat-beratnya tiga prajurit TNI AD yang terlibat kasus penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan seorang warga sipil sampai korban meninggal dunia.
“Ini saya sampaikan agar dihukum seberat-beratnya. Kalau tentara itu, hukumannya lebih berat saya rasa, menurut saya itu, karena apa satu sisi, dia dipecat, kemudian yang kedua ya sama hukumannya kalau misalnya diberlakukan di yang sipil dengan militer, kita lebih berat lagi, lebih menderita lagi kalau menurut saya,” kata dia, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa.
Ia melanjutkan dia menginstruksikan jajarannya di Dinas Hukum TNI AD untuk memproses tiga prajurit itu dengan hukuman yang berat sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya bilang, saya sampaikan, tegakkan hukum yang berat terhadap pelaku sehingga mereka betul-betul merasakan bagaimana akibat dari perilakunya dia,” kata dia.
Praka RM (anggota Paspampres TNI), Praka HS (anggota Direktorat Topografi TNI AD), dan Praka J (anggota Kodam Iskandar Muda), bersama seorang warga sipil berinisial ZSS (kakak ipar Praka RM), menculik, memeras, dan menganiaya dua warga sipil, yang salah satunya merupakan seprang pemuda asal Aceh berusia 25 tahun berinisial IM.
Para pelaku melepas salah satu korban saat penganiayaan itu berlangsung. Namun, IM yang diketahui bernama Imam Masykur pada akhirnya dianiaya hingga meninggal dunia.
Sejauh ini, penyidik Polisi Militer Kodam Jaya, yang menangani kasus tersebut, belum dapat menjelaskan lebih mendetail motif para pelaku menculik, memeras, dan menganiaya korban.
“Untuk mengungkap secara tuntas, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain terkait obat-obatan, apakah sekadar penculikan dilatarbelakangi (motif) ekonomi dan sebagainya, ini masih didalami dan diungkap oleh penyidik,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Hamim Tohari, saat jumpa pers di Markas Pomdam Jaya, Jakarta, pada 29 Agustus 2023.
Ia melanjutkan Dinas Penerangan TNI AD bersama Polisi Militer Kodam Jaya pasti akan menyampaikan perkembangan terbaru pemeriksaan kepada publik.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jenderal Dudung tegaskan prajurit terlibat penganiayaan dihukum berat
