Bandung (ANTARA) - Lurah Sukamiskin Farida Agustin memberikan penjelasan berbagai usaha yang dilakukan oleh pihak kelurahan untuk masyarakat termasuk program SiDesi, Selir dan Korea, pada tim penilai lomba kelurahan tingkat nasional.
Dalam penjelasannya yang dilakukan di Kantor Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Farida menerangkan bahwa SiDesi atau Sukamiskin delivery service adalah program dalam pengurusan dokumen di kelurahan sebagai layanan kepada masyarakat.
"Jadi masyarakat tidak mesti ke kantor. Tapi SiDesi yang langsung datang ke masyarakat," ucap Farida.
Untuk program Selir atau sehari lima ratus, disebutkan Farida, adalah terobosan yang dilakukan oleh pihak kelurahan dalam pengendalian masalah sosial stunting di Sukamiskin, yang dikolaborasikan dengan program Samping atau sampah untuk stunting.
"Alhamdulillah stunting di sini menurun dari yang sebelumnya 202 anak pada tahun 2021, turun menjadi 94 anak di tahun 2022. Ini juga berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat dari 83 persen menjadi 84 persen," ungkapnya.
Adapun program Korea yang berarti kolam retensi air, lanjut Farida, adalah program yang dijalankan untuk penanggulangan masalah lingkungan dan sanitasi yang dipadupadankan dengan program Buruan Sae, serta Bang Kasep atau bangga kagungan septic tank (bangga memiliki tangki septik).
Selain itu, Farida menjelaskan bahwa pihaknya juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian seperti budidaya ikan dalam ember (Budikdamber), dan pengelolaan sampah yang selain membersihkan lingkungan juga bermanfaat ekonomis.
"Jadi masyarakat Sukamiskin juga mencoba untuk mengubah sampah dari rujit (jijik) jadi duit. Ada beberapa RW yang berhasil memperoleh uang dari hasil mengolah sampah yang diturunkan dari program Kang Pisman. Sudah ada 14 RW yang aktif dan rutin melakukan Kang Pisman di sini," ucapnya.
Dalam pengolahan sampah dengan Kang Pisman di Kelurahan Sukamiskin, kata Farida, menganut konsep "waste to food" sehingga sampah yang ada bisa bermanfaat bagi warga, seperti sampah organik dijadikan pakan ternak, sampai sampah anorganik yang dapat bernilai ekonomi.
"Misalnya pengolahan sampah di RW 01, tiap bulan mereka bisa mendapatkan Rp2 juta-Rp3 juta dari hasil sampah anorganik. Sedangkan sampah organik akan menjadi paka maggot. Maggot ini dijual dan hasil perbulannya mencapai Rp5 juta-Rp6 juta," tutur Farida.
Farida menerangkan bahwa berbagai terobosan dan inovasi di Sukamiskin termasuk SiDesi, Selir, dan Korea, dijalankan dengan cara kolaborasi dengan berbagai pihak, melalui jalinan relasi dengan tujuan untuk mengurai beragam permasalahan sosial di tengah masyarakat Sukamiskin.
"Kami menyadari seluruh permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, kami betul-betul memanfaatkan kolaborasi pentahelix," ujar Farida.
Dari kaborasi pentahelix, Kelurahan Sukamiskin mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program PIPPK sebanyak lebih dari Rp2 miliar.
Tak hanya itu, bantuan CSR pun mengalir untuk wilayahnya, dari PT KAI pernah memberikan Rp93 juta, ada juga dari Persib untuk pembangunan Taman Air, lalu dari Bank Indonesia untuk bantuan Budikdamber dan 50 tower garden.
"Karena bagi saya pemerintah yang berhasil adalah pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah dengan pemberdayaan masyarakat," ucapnya.
Tanggapan Positif
Beragam inovasi ini yang dipaparkan Farida, mendapat tanggapan yang sangat positif dari Ketua Tim Penilai Klarifikasi Lapangan, Nana Wahyudi.
Ia mengatakan, di regional II Jawa Bali, dari 2.867 kelurahan, pada tahap I Kelurahan Sukamiskin berhasil masuk, sedangkan tim penilai hanya mengambil lima kota/kabupaten saja.
"Bangga sekali saya melihat Sukamiskin di posisi saat ini. Kalau masuk ke tahap berikutnya, akan ada pemaparan yang harus dijelaskan dalam 20 menit," kata Nana.
Ia mengapresiasi model pentahelix yang bisa menjawab beragam permasalahan di Sukamiskin, bahkan banyak hal yang bisa diambil termasuk untuk tim penilai itu sendiri.
"Namun, kita coba seobjektif mungkin. Oleh karena itu dari sisi evaluasi dan perkembangan tingkat kelurahan, kita hanya mengecek kebenaran, kelengkapan, apa yang sudah dilakukan di kelurahan ini," tuturnya.
Misalnya seperti stunting. Timnya akan melihat seberapa besar usaha pihak kewilayahan untuk menurunkan masalah tersebut.
"Kita melihat upaya yang sudah dilakukan dalam menurunkan hal tersebut. Lalu naskah kerjasama diambil. Dikorelasikan dengan perda yang ada. Karena ini kan awalnya berangkat dari kolaborasi pentahelix," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna berharap kehadiran tim penilai bisa memberikan semangat dan memicu pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Semangat ini harus mengalir terus baik di tataran kelurahan sampai ke kami di pemerintahan Kota Bandung. Berbagai program yang sudah ada di RKPD tahunan dalam DPA secara berjenjang akan dijalankan dalam level-level institusi," kata Ema.
