Bandung KLA
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat optimistis meraih predikat tertinggi atau nindya, dalam evaluasi kota layak anak (KLA) yang kini tengah dalam tahap verifikasi lapangan.
Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan bahwa Pemkot Bandung akan mencoba semaksimal mungkin memenuhi kekurangan data yang masih dibutuhkan, mengingat berdasarkan hasil sementara, verifikasi administrasi KLA tahun 2023 mendapatkan poin 641,92 dengan usulan predikat kategorinya adalah madya.
"Tim kami akan memenuhi apa yang semestinya dilakukan oleh Kota Bandung untuk bisa benar-benar menghadirkan kota layak anak," kata Ema di Balai Kota Bandung, Jumat.
Menurut Ema, unsur penilaian KLA harus didapatkan secara objektif, mampu dipertanggungjawabkan, dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, yang akhirnya anak-anak di Kota Bandung juga merasa terayomi dan memiliki harapan kehidupan yang lebih baik.
"Peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwal) sudah ada, kemudian berkenanaan dengan catatan sipil untuk anak di Kota Bandung sudah semakin meningkat. Kami pun sekarang sedang mengoptimalkan kartu identitas anak (KIA) yang memberikan nilai manfaat untuk kehidupan anak," ucapnya.
Ema mengaku selalu mendengarkan aspirasi mengenai anak-anak di Kota Bandung, sehingga diharapkan antara regulasi dari pemerintah dan kebutuhan anak bisa menjadi satu kesatuan yang bersinergi.
"Meski ini masih progres, belum terselesaikan 100 persen, tapi kita harus betul-betul fokuskan agar harapan hidup anak ke depan bisa lebih baik, generasi penerusnya pun bertumbuh dan berkembang dengan baik," ucapnya.
Bahkan, Ema menjabarkan, di dalam APBD Kota Bandung, anggaran untuk program rawan melanjutkan pendidikan (RMP) setiap tahun tergolong cukup besar, yakni mencapai Rp100 miliar-Rp120 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati mengatakan, proporsi anggaran KLA terhadap APBD sebesar 22,87 persen, atau Rp1,3 miliar, bahkan aspirasi anak juga direalisasikan dalam berbagai program.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KemenPPPA: Belum ada kabupaten/kota yang terkategori layak anak
