Menurut Anhar, salah satu faktornya karena Kota Bandung merupakan kota metropolitan dan mobilitas penduduknya sangat tinggi.
"Faktornya karena terlalu tinggi target sasaran yang ditetapkan Pusdatin. Kami sudah berupaya bersurat ke Kemenkes untuk mengubah target tersebut, tapi Kemenkes tidak mau mengubah target tersebut dengan beberapa pertimbangan," katanya menambahkan.
Sementara itu, Plh. Wali Kota Bandung Ema Sumarna berpesan agar kualitas "sweeping" oleh aparat kewilayahan, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader posyandu ditingkatkan demi menyukseskan program pemerintah ini.
Ia menambahkan, Dinkes juga perlu mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak di Kota Bandung untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.
"Bisa jadi selama ini ada dari kalangan tertentu yang tidak vaksinasi ke posyandu. Tapi, vaksinasi ke RS besar atau dokter anak. Sebab tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan faskes yang disediakan pemerintah seperti posyandu," ucapnya.
Padahal menurut Ema, vaksinasi polio merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan kualitas SDM terbaik di masa yang akan datang.
"Kalau fase balita itu, kita harus fokus ke konstruksi kesehatannya. Polio ini jadi salah satu upaya untuk menyiapkan balita menjadi SDM berkualitas," tuturnya.*
