Bandung (ANTARA) -
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Supandi menuturkan seluruh camat di provinsi itu diberi tugas khusus untuk sosialisasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun ini kepada calon jamaah haji yang belum lunas biaya haji.
"Sudah kita lakukan, kan ada rakor camat di Bekasi dengan asisten pemerintahan. Jadi kita sudah sampaikan informasi itu kepada camat-camat untuk melakukan (sosialisasi) pelunasan. Sudah bergerak sekarang, dan sudah naik cepat," kata Dedi Supandi pada Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) Edisi VI "Pemerintah Teratur, Ibadah Haji 2023 Insha Allah Mabrur" yang diadakan oleh PWI Pokja Gedung Sate Bandung, di Kota Bandung, Selasa.
Baca juga: Kemenag: 4.460 jamaah calon haji Jawa Barat belum lunasi bipih
Sebelumnya Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) beserta pemangku kebijakan terkait menyepakati besaran rata-rata BIPIH 2023 menjadi Rp49.812.711,12, lebih rendah dari usulan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebesar Rp69,19 juta.
Dengan adanya kebijakan baru BIPIH itu, kata Dedi Supandi, banyak calon jamaah haji yang harus menjual aset seperti tanah untuk melunasi biaya haji.
Usulan agar para camat di Jawa Barat, untuk "turun gunung" membantu sosialisasi pelunasan biaya haji datang dari Kepala Kanwil Kemenag Jabar Ajam Mustajam, pada acara diskusi tersebut.
"Dan melalui forum ini. Saya harap Pak Camat bisa digerakkan supaya masyarakatnya yang masuk kuota haji tahun ini untuk segera melunasi biaya hajinya. Sayang kalau sudah masuk kuota, tapi tidak dilunasi," kata Ajam.
