Pemprov Jabar pantau aktivitas "thrifting" di kabupaten/kota

"Keterangan dari Kemendag juga ada semacam bakteri dari pakaian bekas ini yang sulit dihilangkan. Pembinaan dan sosialisasi itu dilakukan Indag di Jawa Barat," katanya.

 

Selain itu, lanjut Noneng, Disperindag Jawa Barat juga sudah berkoordinasi dengan Bea dan Cukai untuk menelusuri dugaan adanya penyelundupan produk baju bekas impor ke wilayah Jabar.

 

"Impor ini kewenangan pusat, dari Bea cukai juga mengatakan tidak ada pelabuhan di Jabar yang bisa menjadi jalur tikus thrifting," katanya.

Baca juga: Bupati Bekasi dukung kebijakan larangan jual beli pakaian bekas impor

 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melarang perdagangan thrifting atau pakaian bekas impor.

 

Larangan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Kementerian Perdagangan karena thrifting merupakan pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

 

"Atas instruksi presiden dan kementerian, Jawa Barat juga melarang peredaran thrifting barang-barang baju bekas yang mengganggu ekonomi kita skala mikro," kata Ridwan Kamil.