Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut peningkatan akses air bersih untuk masyarakat khususnya dengan sistem perpipaan membutuhkan inovasi pembiayaan dengan pihak swasta hingga tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan pembangunan penyaluran air bersih dengan sistem pipa itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga seluruh pihak perlu menemukan formula terbaik karena air merupakan sumber kehidupan masyarakat.
"Di sini kita perlu membuat skema pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat, tapi tetap menarik bagi swasta," kata Herry saat kegiatan workshop rangkaian World Water Forum di Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.
Menurut dia, sejauh ini tingkat akses air bersih dengan sistem perpipaan baru mencakup masyarakat sekitar 20,6 persen. Sehingga masih ada sekitar 80 persen yang masih bisa dieksplorasi untuk mencari formula pembiayaan itu.
"Sebagai ilustrasi, di RPJMN kita untuk meningkatkan dari 20 ke 30 persen itu membutuhkan dana sebesar Rp123,4 triliun dalam lima tahun, jadi kalau 80 persen ya Rp1.000-an triliun lebih," katanya.
Dia menilai, permasalahan skema pembiayaan dengan pihak swasta itu yakni soal kepastian pendapatan. Sehingga pihaknya perlu menyediakan perencanaan bisnis yang pasti.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Provinsi Jawa Barat sudah memiliki empat Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang bisa menjadi formulasi soal pembiayaan penyediaan air bersih.
