Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyinggung rumitnya aturan dari Pemerintah Daerah saat terjadi bencana sehingga mengakibatkan bantuan kebencanaan hanya melintas namun tak kunjung dibagi kepada masyarakat korban.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JI-Expo Kemayoran Jakarta, Kamis.
"Biasanya saya lihat di lapangan (bantuan) semuanya ditumpuk, di posko ditumpuk, di kelurahan ditumpuk. Lalu lalang truk membawa bantuan, masyarakat yang terkena bencana melihat, hanya melihat, tapi tidak pernah dibagi," kata Jokowi.
Presiden mengungkapkan banyak bantuan sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan terlebih dahulu di kantor kecamatan, kelurahan atau posko terjadinya bencana, namun bantuan tersebut tidak langsung didistribusikan karena adanya prosedur yang harus dilewati.
Menurut Jokowi, jangan sampai masyarakat kesulitan menerima bantuan, apalagi mereka sudah kehilangan anggota keluarga dan mata pencaharian usai bencana.
"Meski saat itu enggak bisa dipakai tapi yang penting bisa dipegang, sebagai hiburan pas ada bencana. Wah saya ada beras, ada Supermi, hanya lewat bantuan di depan mata, lewat tiga kali tapi enggak pernah dibagi," katanya.
Oleh sebab itu, Presiden menekankan kepada pemerintah daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyederhanakan peraturan atau prosedur pembagian bantuan kemanusiaan.
Namun di sisi lain, manajemen pembagian bantuan harus tetap diperhatikan di lapangan agar tepat sasaran.
"Kita itu kok buat aturan semakin banyak aturan semakin senang. Sederhanakan, buat yang paling 'simple' sehingga uang atau bantuan bisa segera masuk ke masyarakat, tapi dikontrol betul. Dalam posisi kebencanaan, kecepatan itu dibutuhkan," kata Presiden.Sebelumnya, para kepala desa di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang daerahnya dilanda banjir mengeluhkan bantuan logistik yang tidak kunjung datang.
"Sampai sekarang (hari ketiga banjir), belum ada bantuan dari Pemkab Karawang. Jadi hanya mengandalkan bantuan logistik dari swasta," kata Tarno, Kepala Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, di Karawang, Rabu.
Keluhan yang sama juga disampaikan Nawawi Miing, Kepala Desa Jayanegara, Kecamatan Tempuran. Ia mengaku sudah mengajukan bantuan ke pemkab, tapi belum juga terealisasi.
"Saya sudah meminta bantuan ke BPBD Karawang tetapi dari pihak BPBD mengatakan sedang proses. Lalu kapan bantuan logistik disalurkan? Apa nunggu sampai banjir surut," katanya.
Akibat belum datangnya bantuan logistik dari Pemkab Karawang, Miing mengaku harus merogoh uang pribadi, ditambah para donatur, untuk menyalurkan bantuan logistik makanan kepada warga terdampak banjir.
"Ini sangat disayangkan, sudah tiga hari, ratusan hingga ribuan jiwa di (Kecamatan) Tempuran belum ada perhatian pemerintah kabupaten," katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang mengklaim telah memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir. Bantuan itu diantaranya berupa makanan, selimut, perlengkapan kebersihan, dan perlengkapan bayi.
Sekda Karawang, Acep Jamhuri, saat rakor penanganan bencana di gedung Pemkab Karawang, menyampaikan, makanan, selimut, perlengkapan kebersihan, dan perlengkapan bayi itu sudah dipasang di tenda pengungsi.
Sesuai asesmen yang dilakukan BPBD setempat pada 26 - 28 Februari 2023, banjir di wilayah Karawang melanda 66 desa yang tersebar di 20 kecamatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi singgung bantuan bencana hanya lewat tapi tak dibagi ke korban
