"Ini tanda bukti pemerintah daerah menyerap aspirasi masyarakat. Sekaligus amanah Mendagri terhadap tugas PJ Bupati terhadap tugas pemekaran. Maka target kami sebelum Mei sudah selesai untuk selanjutnya dibawa ke provinsi untuk disetujui gubernur lalu ke Mendagri," katanya.
Dia mengakui pemerintah pusat masih moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) namun kajian tetap dilakukan agar ketika moratorium dicabut, usulan DOB sudah bisa disampaikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Bekasi fasilitasi kajian kapasitas daerah otonomi baru
