Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut penyesuaian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk menjaga keberlanjutan subsidi bagi jamaah haji Indonesia.
"Subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen. Karena itu, hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji menjadi terambil banyak. Nah kalau itu dibiarkan (dana) pokoknya akan terambil dan (jamaah) haji yang berikutnya tidak akan bisa lagi diberikan subsidi," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu.
Kementerian Agama mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang, lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji pada 2022 yang ditetapkan Rp39.886.009 per orang.
"Nah, karena itu perlu ada penyesuaian harga, yang kalau pun itu disubsidi tidak membuat terhentinya subsidi nanti. Jadi keberlanjutan pemberian subsidi tidak terganggu," ungkap Wapres.
Untuk menjaga keberlanjutan subsidi biaya haji tersebut, Wapres menyebut perlu dilakukan penyesuaian.
"Nah penyesuaiannya itu berapa, itu saya kira nanti, usul Menteri Agama mungkin DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andaikata harus disubsidi, subsidi itu tidak mengganggu subsidi-subsidi untuk calon jamaah haji berikutnya, tapi kalau model seperti yang kemarin, memang membahayakan, subsidinya terlalu besar sampai 59 persen,"kata Wapres.
Penyesuaian biaya haji untuk keberlanjutan subsidi, sebut Wapres Ma'ruf
Rabu, 25 Januari 2023 15:02 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pernyataan kepada wartawan didampingi Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Badlowi (paling kiri), Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi (kedua dari kiri) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (paling kanan) di Jakarta pada Rabu (25/1/2023). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
