Presiden sebut "Stunting" bukan hanya urusan tinggi badan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan masalah kekerdilan pada anak atau stunting bukan hanya urusan tentang tinggi badan, tetapi juga kemampuan kognitif dan kekebalan tubuh pada anak.

"Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu.

Jokowi menginstruksikan target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di 2024 harus bisa dicapai. Dengan kerja bersama, menurut dia, pencapaian target tersebut tidaklah sulit.

"Asal semuanya bekerja bersama-sama. Karena kita kalau di ASEAN ini (peringkat stunting) masih berada di tengah-tengah; 21,6 persen itu di tengah-tengah, tapi nanti kalau sudah masuk ke 14 persen baru kita berada di bawahnya Singapura sedikit," jelasnya.

Berdasarkan laporan menteri kesehatan, persentase stunting tertinggi terjadi di lima provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Namun, jika dihitung secara jumlah, persentase terbanyak ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Jokowi mengatakan apabila jumlah tersebut bisa dimiliki berdasarkan nama dan alamat, maka penyelesaian masalah itu bisa mudah karena sasarannya menjadi jelas.

"Karena yang saya lihat di Sumedang, aplikasi platform itu bisa memonitor per individu, kebutuhannya apa, bisa dicek semuanya lewat platform yang dimiliki. Jadi, mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu, sehingga tembakannya jelas, sasarannya menjadi jelas," tegasnya.

Dia mengingatkan jumlah balita di Tanah Air tidak sedikit yakni mencapai 21,8 juta. Namun, jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia belum merata, dengan jumlah 300.000 posyandu dan 10.200 puskesmas.