Bandung (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 akan mewujudkan sistem satu data Indonesia untuk kebutuhan sosial dan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
"Regsosek tidak menghilangkan wewenang pengelolaan data sektoral dan kewenangan kementerian/lembaga. Namun sebaliknya, dengan membangun suatu satu sistem data dan dapat bagi pakai bersama, Indonesia akan memiliki data yang konsisten," kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Maliki di Bandung, Jabar, Kamis.
Maliki, yang hadir dalam Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi dan Diseminasi Sepakat Provinsi Jawa Barat, mengatakan Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu negara dengan pendapatan tertinggi pada 2036 dan PDB (produk domestik bruto) terbesar kelima di dunia pada 2024.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, kata Maliki, akan meningkatkan jumlah warga kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada 2024.
"Untuk mencapai misi Indonesia memiliki 70 persen penduduk menengah ke atas, diperlukan peningkatan rata-rata 2,3 persen per tahun penduduk kelas menengah mulai tahun 2022 ini," kata dia
Regsosek, kata Maliki, yang mencakup data sosial ekonomi 100 persen penduduk bisa menggambarkan struktur penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Ia menuturkan Regsosek akan terintegrasi dengan beberapa jenis data serta bisa dimutakhirkan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan satu data Indonesia.
