Depok (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Jawa Barat mulai menerapkan mekanisme e-purchasing katalog, dalam proyek pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur di beberapa titik di Kota Depok.
Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty di Depok, Jumat mengatakan kami menggunakan metode ini karena prosesnya bisa cepat sehingga menghemat waktu dan dalam aturan pemeliharaannya selama dua tahun.
Di beberapa daerah sudah banyak yang menggunakan metode ini, baik di DKI Jakarta maupun departemen. Di DKI untuk pembangunan trotoar juga menggunakan e-katalog.
Menurut dia penggunaan e-purchasing katalog dalam kegiatan pembangunan fisik bukan suatu hal yang baru. Metode ini sering digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
"Tidak menyalahi aturan karena kaitan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari tender ke e-purchasing katalog juga diperkenankan. Kan lelangnya belum dilaksanakan," katanya.
Citra menyebut, pihaknya akan menerapkan metode e-purchasing katalog untuk tiga kegiatan. Yaitu, penataan Jalan Margonda senilai Rp 30 miliar, Jalan Kartini senilai Rp20 miliar dan Jalan M Jasin senilai Rp7 miliar."Kenapa tiga lokasi tersebut yang kami pilih menggunakan e-purchasing katalog, karena tiga titik lokasi itu merupakan proyek strategis kota," katanya.
Lebih lanjut, Citra mengatakan, metode e-purchasing katalog memiliki dasar aturan dan pertimbangan serta tidak asal pilih. Pihaknya juga telah berkonsultasi dengan lembaga terkait sebelum menggunakan metode ini.
"Ini juga sudah hasil koordinasi dan konsolidasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Layanan Pengadaan (BLP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Datun Pengacara Negara, kami telah minta pandangan dan arahannya," katanya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono berharap Program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha bisa meningkatkan perekonomian warga setempat.
"Program ini adalah gagasan yang kami tawarkan kepada seluruh warga Depok yang ingin menjadi pengusaha di Kota Depok," kata Imam Budi di Depok, Jawa Barat, Selasa.
Menurutnya, sejak pandemi COVID-19 selama kurang lebih dua tahun, banyak warga yang terdampak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kami pemerintah mencoba mencarikan jalan keluar untuk bisa dapat memberikan alternatif kegiatan yang bisa menambah penghasilan bagi warga," kata Imam Budi.
Ia mengatakan Program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Total peserta yang mengikuti pelatihan ini mencapai 2.100 orang.
"Penting sekali bagi kami menyelenggarakan program ini dengan baik dan peserta yang ikut dalam program ini harus bersungguh-sungguh, kuat niat dan tekadnya menjadi pengusaha," kata Imam Budi.
