"Teori ekonomi sederhana, yang namanya APBD hanya sanggup mengurus ekonomi 17 sampai 20 persen. Maka pintu kedua harus dikejar, mengejar APBD provinsi, caranya harus rajin-rajin berkomunikasi. Insya Allah kalau Pak Dani di sini maka dukungan APBD Provinsi harusnya bisa lebih lancar," ucapnya.
Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus mempunyai tim lobi untuk APBN. "Di republik ini rezeki harus dijemput tidak bisa ditunggu, manfaatkan badan penghubung Jawa Barat di Jakarta," katanya.
Dirinya juga menyatakan selain memanfaatkan anggaran pusat dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Bekasi pun dapat mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
"Ada 7.600 industri, kalau kompak itu CSR dua sampai tiga persen dari pendapatan, membangun Kabupaten Bekasi tidak harus dari APBD," ucap dia.
Ridwan Kamil meminta pemerintah daerah membuat Forum CSR Kabupaten Bekasi agar ribuan perusahaan di wilayah itu bisa bergabung di forum itu guna mengisi kekurangan anggaran pembangunan.
"Tapi CSR itu rumusnya satu, kalau tidak diminta tidak ada dikasih, maka bikinlah forum CSR Kabupaten Bekasi, 7.000-an itu bergabung di situ, yang bagus kasih penghargaan yang kurang bagus tolong ditegur dan sebagainya. Itu akan mengisi kekurangan-kekurangan Kabupaten Bekasi," kata dia.
Gubernur Ridwan Kamil: Bangun Bekasi andalkan APBD tak cukup
Senin, 15 Agustus 2022 20:58 WIB