IDI: Tes PCR agar kembali diberlakukan seiring naiknya kasus COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta agar pemerintah kembali mewajibkan tes COVID-19 PCR sebagai persyaratan perjalanan seiring dengan kian meningkatnya kasus COVID-19.

"Aturan PCR negatif untuk pelaku perjalanan kembali diberlakukan, mengingat harga tes semakin murah," kata Erlina Burhan selaku Satgas Waspada dan Siaga COVID-19 PB IDI di Jakarta, Selasa.

Tak hanya itu, pihak IDI juga meminta agar Kementerian Kesehatan RI meninjau kembali aturan wajib mengenakan masker di luar ruangan. Dia pun mendorong pemerintah masif melakukan edukasi terkait pencegahan pandemi COVID-19.

"Kalau sebelumnya pemerintah memberikan pelonggaran untuk melepas masker seperti di ruangan terbuka, maka PB IDI sekarang menganjurkan itu diubah. Jadi kembali ajak masyarakat memakai masker karena kasus naik," jelas Erlina.

"Awal Februari (kasus harian COVID-19) kita sudah 200-an. Sekarang semakin tinggi bahkan di atas 1000 per hari," sambungnya.

Kemudian, IDI juga meminta pemerintah kembali mengaktifkan dan memperbanyak penelusuran kontak erat alias tracing. IDI pun mengimbau para pemangku kebijakan seperti Kepala Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan booster. "Kami PB IDI mengimbau pada pemangku kebijakan seperti kepala daerah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pusat karena masih rendah 23 persen," ujar Erlina.

Terakhir, dokter spesialis paru RSPI Sulianti Saroso mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebab, hal ini bukan hanya penting untuk pencegahan COVID-19 tetapi juga penyakit menular lainnya.

"Perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak hanya penting untuk mencegah COVID-19. Tetapi juga penyakit menular lainnya seperti tuberkulosis dan influenza," paparnya.

Waspada kenaikan kasus

PB IDI meminta agar semua pihak waspada pada kenaikan kasus COVID-19 dan penyakit menular lainnya yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di Indonesia.

“Kami meminta kerja sama semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk tetap perlu menjalankan berbagai upaya kewaspadaan strategi pencegahan dan sistem pengendalian penularan yang kuat. Penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh tenaga medis saja, namun semua pihak secara bersamaan,” ujar Ketua Umum PB IDI, dr Adib Khumaidi, SpOT di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan catatan IDI, peningkatan signifikan mulai terlihat sejak awal pekan ini sebanyak 591 kasus, kemudian penambahan 930 kasus, hingga tembus 1.242 kasus pada tengah pekan. Subvarian BA4 dan BA5 disebut IDI menjadi varian of concern yang dikuatirkan saat ini karena mudah menular. Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah kasus akan terus meningkat hingga akhir Juli tahun ini. 

"Situasi endemi menunjukkan penyakitnya ada tetapi penularannya terkendali, jadi endemik bukan berarti kondisi yang bebas penyakit," ujar Adib.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Penanganan Penyakit Menular PB IDI Dr dr Agus Dwi Susanto, SpP(K) meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan lepas masker di tempat umum, serta meminta pemerintah dan masyarakat untuk menggiatkan kembali vaksinasi booster untuk COVID-19.

Masyarakat juga diminta untuk tetap melakukan protokol kesehatan ketat seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. “Kami juga mengingatkan masyarakat untuk waspada akan penyakit lainnya yang muncul di musim pancaroba ini, seperti demam berdarah dengue, cacar monyet, hepatitis akut, serta sejumlah penyakit lainnya yang berpotensi timbul.” kata Agus.

Lebih lanjut Agus mengingatkan meski kasus cacar monyet masih belum ditemukan di Indonesia, namun dia meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan supaya penyakit tersebut tidak menjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB).

Selain itu Dr Eka Mulyana, SpOT(K) dari Bidang Advokasi Tim Mitigasi IDI juga meminta tenaga kesehatan medis baik dokter umum, maupun dokter spesialis untuk tetap waspada pada kasus COVID-19 dan juga penyakit menular lainnya. 

“Setelah bulan Maret 2022, belum ada tercatat dokter meninggal karena COVID-19. Meski demikian, kami menghimbau rekan sejawat dokter dan dokter spesialis tetap menjalankan protokol kesehatan ketat dan mengenakan APD lengkap saat penanganan kasus COVID-19,” kata dr Eka Mulyana.

Berdasarkan data yang dihimpun Tim Mitigasi IDI, jumlah tenaga kesehatan yang wafat hingga bulan Maret 2022 adalah 752 dokter umum dan dokter spesialis akibat COVID-19. Data tersebut tersebar dari 29 propinsi di Indonesia.